Amien Rais Akan Pimpin Aksi 287

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais menjawab pertanyaan awak media sebelum menghadiri audiensi bersama Pansus Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 Juli 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais menjawab pertanyaan awak media sebelum menghadiri audiensi bersama Pansus Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 Juli 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presidium Alumni 212 dan 23 ormas lainnya akan melakukan longmarch dari Masjid Istiqlal menuju gedung Mahkamah Konstitusi dalam aksi 287 pada Jumat 28 Juli 2017. Aksi yang diawali dengan salat jumat berjamaah ini diklaim akan dihadiri sekitar 5 hingga 10 ribu masa.

    "Insya Allah, Jumat 287 besok kami akan jihad kontitusional, akan aksi damai," ujar Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 26 Juli 2017.

    Baca: Tolak Perppu Ormas, GNPF MUI akan Gelar Aksi 287

    Dalam aksi 287, Maarif menyatakan pihaknya dan ormas-ormas lain akan mengawal judicial review Hiznut Tahrir Indonesia (HTI) dan mengantar ormas-ormas yang bergabung GNPF-MUI yang mengajukan judicial review kepada MK.

    "Sembilan dari enam pembina direncanakan hadir dalam aksi 287, salah satunya Amien Rais yang akan memimpin delegasi aksi 287 menuju Mahkamah Konstitusi," kata Maarif.

    Selain uji materi HTI, aksi 287 juga meminta pihak MK agar menyiapkan hakim yang adil. Karena, menurut Maarif, isi dari Perppu Ormas dinilai memiliki banyak kejanggalan dan melanggar proses hukum. Selain itu, proses terbentuknya aturan tersebut juga dianggap memiliki banyak masalah.

    Baca: Tolak Perpu Ormas, Polisi Belum Terima Rencana Aksi 287

    "Banyak rambu-rambu hukum yang dilanggar," ujar Maarif.

    Sebelumnya HTI mengajukan juducial review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ke Mahkamah Konstitusi. Perpu yang terbit pada 12 Juli 2017 tersebut dimaksudkan untuk mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

    WULAN NOVA S | EA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.