INFO NASIONAL - Bea Cukai Ternate mendapatkan dukungan dari para aparat penegak hukum di Maluku Utara dalam upaya penertiban impor berisiko tinggi. Upaya penertiban ini merupakan salah ratu rangkaian program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai yang digagas Menteri Keuangan.
Kepala Kantor Bea Cukai Ternate Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan sektor perpajakan kepabeanan dan cukai mempunyai proporsi yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga praktik perdagangan yang bersih dan transparan diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. “Untuk menghindari praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, pengamanan penerimaan negara dari sektor tersebut sangat penting, yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, program pembangunan, serta perbaikan remunerasi dan kesejahteraan PNS, aparat TNI, dan Polri,” ujarnya.
Baca Juga:
Karena itu, program penertiban impor berisiko tinggi ini didukung baik berbagai pihak, di antaranya Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kepolisian Daerah Maluku Utara, Badan Intelijen Negara Daerah Maluku Utara, Lanal Ternate, dan Korem 152/Baabullah. Dukungan tersebut dinyatakan dalam agenda koordinasi yang berlangsung di Kantor Bea Cukai Ternate pada Selasa, 25 Juli 2017, dan ditandai dengan penandatanganan pernyataan dukungan.
Meskipun menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengamankan wilayah Maluku Utara yang sangat luas, para aparat penegak hukum berkomitmen untuk terus bersinergi. “Sinergi dan dukungan dari seluruh lembaga penegak hukum harus dijalin. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara,” ucapnya.
Baca Juga:
