Aktivis Desak Jokowi Bentuk Tim TGPF Kasus Novel Baswedan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil membawa topeng foto Novel Baswedan di gedung KPK, Jakarta, 11 April 2017. Mereka meminta KPK dan aparat kepolisian untuk segera mengusut kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil membawa topeng foto Novel Baswedan di gedung KPK, Jakarta, 11 April 2017. Mereka meminta KPK dan aparat kepolisian untuk segera mengusut kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Karena itu, Presiden harus bersikap dan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen untuk menangani kasus tersebut.

    "Penting ada mitigator grupnya, seperti TGPF. Presiden harus tahu karena atasan KPK adalah presiden," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu, 26 Juli 2017.

    Baca: 105 Hari Pelaku Tak Terungkap, Novel Baswedan: Kami Tidak Gentar

    Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK menilai lambatnya kinerja Kepolisian RI mengungkap kasus Novel bukan karena tidak mampu. Namun, menurut mereka, hal itu disebabkan karena adanya kepentingan dalam internal Polri yang saling menyandera. Kepentingan yang tarik-menarik ini tidak ingin pelaku dan aktor di balik penyiraman terhadap Novel terungkap.

    Koalisi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ini juga mendesak Presiden untuk mengevaluasi kinerja Polri dalam mengusut kasus penyiraman Novel Baswedan. Menurut koalisi ini, sudah ada cukup banyak bukti dan informasi untuk mengungkap kasus ini.

    Haris Azhar juga mengatakan jangan sampai orang-orang di sekeliling Jokowi ikut memanipulasi dan menganggap bahwa tidak ada masalah dalam upaya pengungkapan kasus penyiraman penyidik KPK itu.

    Baca juga: Kapolda Metro Diganti, Benarkah Terkait Kasus Novel Baswedan?  

    Haris mengingatkan Jokowi akan janjinya untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Menurut dia, jika pelaku dan aktor di balik penyiraman Novel terungkap, maka hal ini akan membantu Jokowi dalam membersihkan orang-orang yang selama ini menyalahgunakan kekuasaan.

    Sudah 106 hari kasus penyiraman  Novel Baswedan bergulir. Namun, hingga kini, Polri belum berhasil menemukan pelaku penyerangan maupun aktor di balik penyerangan itu.

    NUR QOLBI | RW


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.