Wagub Minta Perekaman Data KTP Elektronik Dipercepat

Per 31 Desember 2016, jumlah penduduk Jawa Barat tercatat 43,74 juta jiwa.

INFO JABAR – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar  meminta  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat mempercepat perekaman data wajib KTP untuk pembuatan KTP Elektronik (KTP-El).

“Target perekaman data  selesai pada tahun ini. Selain itu, pembuatan KTP-El juga untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat,” kata Demiz sapaan akrab Deddy Mizwar pada  acara  pembukaan rapat koordinasi  Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jawa Barat di  Bandung, Senin, 24 Juli 2017. 

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) per 31 Desember 2016, tercatat jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 43,74 juta jiwa, sedangkan agregat Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada Serentak 2018 di 16 Kabupaten/Kota dan satu Provinsi, yaitu sebanyak 31,76 juta orang. Data ini terdiri dari 16,08 juta pemilih pria dan 15,68 juta pemilih wanita. Artinya, terdapat lebih dari 72 persen penduduk yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 di Jawa Barat.

Namun, hingga bulan Februari 2017,  terdapat  sekitar 1,37 juta penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-Elektronik, sedangkan yang belum dicetak KTP-Elektroniknya sebanyak 1,43 juta orang. Ada juga datanya tidak tunggal dan sebagian gagal rekam, serta datanya masih dalam proses penunggalan.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat juga  diikuti oleh 16 (enam belas) Kabupaten/Kota yang meliputi 6 (enam) Kota, yaitu Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, dan Bekasi, serta 10 (sepuluh) Kabupaten yaitu Bogor, Purwakarta, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, dan Ciamis. 

“Saya sangat berharap  melalui rakor ini  terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dan sinergis antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan Dinas Provinsi serta Direktorat Jenderal Kemendagri, sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan secara bersama-sama,” kata Demiz dalam sambutannya.

Demiz juga menekankan penyelesaikan pemutakhiran kartu keluarga.  Karena data  tersebut bisa menghasilkan database kependudukan yang akurat dan mutakhir untuk mencapai target cakupan akta kelahiran anak usia 0 - 18 tahun sebesar 85 persen pada akhir 2017.

Berdasarkan hasil konsolidasi Semester II 2016, cakupan akta kelahiran di Jawa Barat sebanyak 7,66 juta orang atau sekitar 57,5 persen dari jumlah anak usia 0 s.d 18 tahun sebanyak 13,3 juta orang. Untuk itu, lanjut Demiz, Disdukcapil dan instansi terkait harus fokus pada dua hal. Pertama, anak yang sama sekali belum memiliki akta kelahiran. Dan kedua, anak yang sudah memiliki namun penerbitannya tidak menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga datanya belum masuk dalam database kependudukan.

“Saya juga mendorong seluruh instansi pelaksana untuk senantiasa menyamakan visi serta terus memperkuat komitmen dan internal organisasi, dalam rangka menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan,” ujar Demiz.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Jawa Barat Abas Basari mengatakan,  penyebab masih banyaknya penduduk Jawa Barat yang belum melakukan perekaman karena masih terbatasnya sarana dan prasarana, seperti jumlah printer masih belum sesuai kebutuhan, alat perekam banyak yang tidak berfungsi, terbatasnya sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas, terbatasnya anggaran, serta sering terjadinya gangguan jaringan dan pendistribusian blanko.






Guru TIK Batam Makin Melek Digital

31 hari lalu

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.


Anggota DPR Imbau Pelibatan Pelaku UMK untuk Pengadaan Barang dan Jasa

13 Februari 2022

Anggota DPR Imbau Pelibatan Pelaku UMK untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Caranya dengan terus mendorong pelaku UMK ini dapat masuk ke dalam ekosistem pengadaan barang/jasa yang dikembangkan LKPP melalui Katalog Elektronik.