INFO JABAR – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat mempercepat perekaman data wajib KTP untuk pembuatan KTP Elektronik (KTP-El).
“Target perekaman data selesai pada tahun ini. Selain itu, pembuatan KTP-El juga untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat,” kata Demiz sapaan akrab Deddy Mizwar pada acara pembukaan rapat koordinasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jawa Barat di Bandung, Senin, 24 Juli 2017.
Baca Juga:
Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) per 31 Desember 2016, tercatat jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 43,74 juta jiwa, sedangkan agregat Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada Serentak 2018 di 16 Kabupaten/Kota dan satu Provinsi, yaitu sebanyak 31,76 juta orang. Data ini terdiri dari 16,08 juta pemilih pria dan 15,68 juta pemilih wanita. Artinya, terdapat lebih dari 72 persen penduduk yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 di Jawa Barat.
Namun, hingga bulan Februari 2017, terdapat sekitar 1,37 juta penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-Elektronik, sedangkan yang belum dicetak KTP-Elektroniknya sebanyak 1,43 juta orang. Ada juga datanya tidak tunggal dan sebagian gagal rekam, serta datanya masih dalam proses penunggalan.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat juga diikuti oleh 16 (enam belas) Kabupaten/Kota yang meliputi 6 (enam) Kota, yaitu Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, dan Bekasi, serta 10 (sepuluh) Kabupaten yaitu Bogor, Purwakarta, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, dan Ciamis.
Baca Juga:
“Saya sangat berharap melalui rakor ini terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dan sinergis antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan Dinas Provinsi serta Direktorat Jenderal Kemendagri, sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan secara bersama-sama,” kata Demiz dalam sambutannya.
Demiz juga menekankan penyelesaikan pemutakhiran kartu keluarga. Karena data tersebut bisa menghasilkan database kependudukan yang akurat dan mutakhir untuk mencapai target cakupan akta kelahiran anak usia 0 - 18 tahun sebesar 85 persen pada akhir 2017.
Berdasarkan hasil konsolidasi Semester II 2016, cakupan akta kelahiran di Jawa Barat sebanyak 7,66 juta orang atau sekitar 57,5 persen dari jumlah anak usia 0 s.d 18 tahun sebanyak 13,3 juta orang. Untuk itu, lanjut Demiz, Disdukcapil dan instansi terkait harus fokus pada dua hal. Pertama, anak yang sama sekali belum memiliki akta kelahiran. Dan kedua, anak yang sudah memiliki namun penerbitannya tidak menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga datanya belum masuk dalam database kependudukan.
“Saya juga mendorong seluruh instansi pelaksana untuk senantiasa menyamakan visi serta terus memperkuat komitmen dan internal organisasi, dalam rangka menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan,” ujar Demiz.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Jawa Barat Abas Basari mengatakan, penyebab masih banyaknya penduduk Jawa Barat yang belum melakukan perekaman karena masih terbatasnya sarana dan prasarana, seperti jumlah printer masih belum sesuai kebutuhan, alat perekam banyak yang tidak berfungsi, terbatasnya sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas, terbatasnya anggaran, serta sering terjadinya gangguan jaringan dan pendistribusian blanko.
