Kepala LKPP Sebut Praktek Korupsi Bergeser ke DPR

Reporter

Editor

Budi Riza

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

TEMPO.CO, Yogyakarta -- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo, mengatakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah mendesak untuk terus dimodernisasi dan direformasi untuk mencegah korupsi.

Ini perlu dilakukan untuk mempersempit ruang terjadinya praktek korupsi. “Tantangan terbesar pengadaan barang dan jasa masih korupsi,” kata Agus di sela Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia di Yogyakarta Selasa 25 Juli 2017.

Baca: Kasus E-KTP, Mantan Pejabat Menyangkal Kenal Setya Novanto

Agus menuturkan sejauh ini pemerintah mengawal pengadaan barang dan jasa dengan memperbaiki berbagai aturan, sistem dan mekanismenya. Perbaikan terjadi ditandai dengan adanya pergeseran pola korupsi. Jika dulu korupsi biasanya dilakukan di tingkat eksekusi pengadaan barang dan jasa. Sekarang tindak korupsi sudah pindah ke hulu.

“Jadi belakangan korupsi sudah terjadi sejak (pengadaan) masih jadi politik di DPR/DPRD, misalnya kasus e-KTP, Hambalang, terjadinya sebelum pengadaan, ” kata Agus.

Baca: Kasus Korupsi RS Universitas Udayana, KPK Periksa Pejabat PT PP

Agus melanjutkan praktek korupsi berasal dari dua sumber yakni niat dan adanya kesempatan. Maka saat ini perlu perbaikan niat politik dan para politikusnya.  “Peran LKPP hanya bisa menutup kesempatan korupsi itu makin kecil,” ujar Agus.

Agus menyebut  upaya menutup kesempatan korupsi bidang pengadaan dilakukan dengan transparansi seluas-luasnya. Ini dilakukan dengan pengadaan katalog elektronik (e-catalog). Katalog elektronik ini berisi spesifikasi barang, jenis barang, harga barang hingga penyedia barang. Masyarakat bisa melaporkan jika ada kejanggalan dalam pengadaan barang. 

“Namun yang menjadi persoalan saat ini jika barang itu tak ada dalam catalog atau masih dalam bentuk tender, potensi korupsi terbesar ke depan ini ada di tender,” ujar Agus.

Pengadaan bentuk tender menjadi tantangan yang menyimpan potensi korupsi terbesar sebab tidak semua barang dan jasa tersedia di pasar. Misalnya pembuatan bendungan, jembatan, dan infrastruktur lain.

“Kan enggak ada yang jual jembatan, bendungan, sehingga harus custom atau ditender, porsi tender ini harus dikurangi,” ujar Agus.

LKPP sendiri saat ini masih mencari bentuk untuk meminimalisir potensi korupsi berbentuk tender dengan sistem yang lebih memadai.

Hingga semester kedua 2017 ini, transaksi pengadaan elektronik pemerintah tercatat sudah lebih dari Rp 295 triliun dengan nilai transaksi e-tendering sebesar lebih dari Rp 270 triliun dan e-purchasing sebesar Rp 25 triliun.

PRIBADI WICAKSONO






3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

4 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

1 hari lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

1 hari lalu

Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

Jampidsus Febrie Adriansyah mengingatkan jajarannya tak takut hadapi upaya perlawanan para koruptor dengan tetap menjalankan tugas secara profesional


Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

1 hari lalu

Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

Kepala Desa Berjo, berinisial S, di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, resmi ditahan oleh Kejari Karanganyar dalam kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berjo.


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

2 hari lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

2 hari lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

2 hari lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

3 hari lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.


Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

4 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

4 hari lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.