INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mewakili pemerintah melantik Iman Achmad Nugraha sebagai kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Senin, 24 Juli 2017. Iman Achmad Nugraha menggantikan Kepala BPKP Jabar sebelumnya yaitu Deni Suardini.
Pelantikan tersebut mengacu pada surat keputusan Nomor KEP-170/K/SU/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Struktural di Lingkungan BPKP. Deni Suardini menempati posisi barunya di BKPP pusat, sedangkan Iman Achmad Nugraha sebelumnya menjabat sebagai kepala BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Baca Juga:
"Selamat kepada bapak Iman Achmad Nugraha semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan membawa BPKP Jabar ke arah yang lebih baik dalam enjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pendorong akuntabilitas keuangan dan kinerja ata kelola pemerintahan untuk menciptakan good and clean goverment," kata Aher usai membacakan naskah pelantikan.
Menurut Aher, untuk mendorong percepatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, maka peningkatan kapabilitas APIP secara khusus telah tertera dibagian rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 - 2019 sebagai bagian dari agenda pembangunan. "Ini juga sudah dipertegas oleh Presiden Jokowi yang menargetkan agar kapabilitas APIP pada akhir 2019 berada pada level 3," kata dia.
Pemprov Jabar bersama lima provinsi lainnya berhasil meningkatkan kapabilitas APIP pada level 3 pada 2017. Penyerahan piagam diserahkan langsung oleh Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmastro yang mewakili kepala BPKP, bersamaan dengan acara pelantikan.
Baca Juga:
Aher mendorong kepada para Bupati dan walikota termasuk jajaran APIP se-wilayah Jabar untuk lebih meningkatkan lagi kinerja baik secara keorganisasian maupun SDM. "Khususnya kepada perwakilan BPKP Jabar saya mengimbau untuk terus melakukan pembinaan peningkatan kapabilitas APIP secara intensif sehingga mencapai standar nasional bahkan internasional maksimal akhir 2018 seluruh APIP di Jabar sudah masuk level 3," harapnya.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmastro mengatakan, tahun 2019 mendatang setiap pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kapabilitas APIP pada level 3. Secara Nasional saat ini baru 362 pemerintah daerah atau 66,79 persen yang telah meraih opini WTP.
"Untuk wilayah Jabar pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP sebanyak 25 dari 27 pemerintah daerah atau 89 persen," katanya.
Gatot juga mengingatkan terkait pengelolaan keuangan daerah, ketepatan waktu penetapan APBD sangat penting. Ketepatan ini akan memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Secara nasional dari 542 pemerintah daerah masih terdapat 99 pemerintah daerah yang penetapan APBD nya tidak tepat waktu.
"Di Jabar sendiri untuk penetapan APBD tahun anggaran 2017, ada 21 pemerintah daerah yang penetapan APBD nya tepat waktu. Kami berharap capaian ini dapat dijaga di tahun-tahun mendatang," kata dia. (*)
