Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Audit ke Badan Geologi, BPK: Pemerintah Belum Fokus Cegah Bencana  

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ketua MA, Hatta Ali (kanan) memberi selamat kepada Ketua BPK terpilih Rizal Djalil (kiri) usai pelantikan Ketua BPK di Jakarta, (28/4). Tempo/Tony Hartawan
Ketua MA, Hatta Ali (kanan) memberi selamat kepada Ketua BPK terpilih Rizal Djalil (kiri) usai pelantikan Ketua BPK di Jakarta, (28/4). Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.COBandung - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja ke Badan Geologi terkait dengan masalah kebencanaan. Ketua BPK Rizal Djalil memaparkan hasil audit itu di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Senin, 24 Juli 2017. “Kelemahan dalam mitigasi bencana, peta belum akurat,” kata Rizal.

Peta dasar yang ingin dibuat pemerintah berskala 1:50 ribu sesuai dengan Kebijakan Satu Peta. Namun itu pun baru akan terwujud pada 2019. Adapun peta yang diperlukan untuk operasional, menurut BPK, sebaiknya menggunakan peta yang lebih rinci dengan skala 1 berbanding 10 ribu. 
Baca: Alasan PVMBG Belum Naikkan Status Dieng Seusai Kawah Sileri Meletus

Namun pembuatan peta seperti itu juga belum terencana sehingga peta yang disajikan bersifat regional. “Peta yang tersedia belum operasional untuk kegiatan mitigasi tingkat lokal,” ujar Rizal.

BPK juga mencatat kinerja dalam mitigasi bencana berbasis masyarakat belum berjalan efektif. Contohnya pada kasus tanah longsor di Ponorogo, Jawa Timur, 1 April 2017. Laporan warga ihwal retakan tanah lereng di Banaran, menurut BPK, tidak disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara kedinasan ke Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). 

“Mitigasi berbasis masyarakat belum berjalan. Alur informasi pelaporan gejala bencana belum tersosialisasi,” kata Rizal. BPK menyimpulkan, upaya pemerintah masih berfokus pada tanggap bencana, bukan pencegahan.

Selain itu, BPK menyoroti kurangnya jumlah pengamat gunung api di Indonesia. Kondisinya sekarang di tiap pos pantau terdapat 2-3 orang pengamat dengan risiko beban kerja berlebih. Idealnya, menurut BPK, setiap pos pantau tersebut membutuhkan lima orang pengamat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak juga: Pasca-Letusan Kawah Sileri Dieng, Wisatawan Diminta Menjauh 

Kekurangan lain Badan Geologi adalah dari 127 gunung api di Indonesia, hanya 69 gunung yang diamati 74 pos pemantau. Alat pemantauan pun belum memenuhi standar International Association of Volcanology and Chemistry of Earth Interior (IAVCE). Kondisi itu, kata Rizal, berisiko pada kualitas laporan hasil pemantauan dari pos pantau.

Kepala Badan Geologi Ego Syahrial mengakui segala kekurangan tersebut. “Audit kinerja tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan kekurangan kami,” katanya. Badan Geologi berencana memperbaiki kondisinya.

ANWAR SISWADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polisi Tangkap Pembunuh Wanita di Apartemen Jardin Bandung yang Kabur ke Jakarta

9 hari lalu

Ilustrasi pembunuhan. FOX2now.com
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita di Apartemen Jardin Bandung yang Kabur ke Jakarta

Seorang wanita ditemukan tewas di Apartemen Jardin, Kota Bandung, diduga dibunuh pelanggannya


Rekomendasi 5 Tempat Wisata Air di Bandung untuk Menghabiskan Waktu Libur Lebaran

13 hari lalu

Sejumlah anak bermain di kolam sisa pembongkaran di Pemandian Tjihampelas, Jalan Cihampelas, Bandung, Jumat (14/5). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Rekomendasi 5 Tempat Wisata Air di Bandung untuk Menghabiskan Waktu Libur Lebaran

Salah satu aktivitas rekreasi yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga ketika masa libur lebaranadalah berenang.


Evaluasi Korban Bencana Banjir Bandang Gorontalo Terkendala Arus Deras dan Gelapnya Malam

17 hari lalu

Tangkapan layar dari video kiriman Kepala Desa Tolite Jaya menampilkan sebuah rumah di desanya yang terendam banjir di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pada Ahad, 7 April 2024. ANTARA/Susanti Sako
Evaluasi Korban Bencana Banjir Bandang Gorontalo Terkendala Arus Deras dan Gelapnya Malam

Tim Tagana Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, kesulitan melakukan evakuasi korban bencana banjir yang menerjang enam desa tadi malam.


Penumpang Terminal Leuwipanjang Bandung Naik 20 Persen Selama Arus Mudik Lebaran

18 hari lalu

Pemudik bersiap memasukkan barang bawaannya kedalam bagasi bus di Terminal Penumpang Tipe A Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 27 Maret 2024. Sebagian warga memilih untuk mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan dan lonjakan penumpang serta tingginya harga tiket saat puncak arus mudik Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Penumpang Terminal Leuwipanjang Bandung Naik 20 Persen Selama Arus Mudik Lebaran

Kepala Terminal Leuwipanjang Kota Bdung Asep Hidayat mengatakan, kenaikan jumlah penumpang di arus mudik Lebaran terpantau sejak H-7.


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

30 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

33 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

33 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

33 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

33 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

34 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.