Audit ke Badan Geologi, BPK: Pemerintah Belum Fokus Cegah Bencana  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ketua MA, Hatta Ali (kanan) memberi selamat kepada Ketua BPK terpilih Rizal Djalil (kiri) usai pelantikan Ketua BPK di Jakarta, (28/4). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.COBandung - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja ke Badan Geologi terkait dengan masalah kebencanaan. Ketua BPK Rizal Djalil memaparkan hasil audit itu di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Senin, 24 Juli 2017. “Kelemahan dalam mitigasi bencana, peta belum akurat,” kata Rizal.

Peta dasar yang ingin dibuat pemerintah berskala 1:50 ribu sesuai dengan Kebijakan Satu Peta. Namun itu pun baru akan terwujud pada 2019. Adapun peta yang diperlukan untuk operasional, menurut BPK, sebaiknya menggunakan peta yang lebih rinci dengan skala 1 berbanding 10 ribu. 
Baca: Alasan PVMBG Belum Naikkan Status Dieng Seusai Kawah Sileri Meletus

Namun pembuatan peta seperti itu juga belum terencana sehingga peta yang disajikan bersifat regional. “Peta yang tersedia belum operasional untuk kegiatan mitigasi tingkat lokal,” ujar Rizal.

BPK juga mencatat kinerja dalam mitigasi bencana berbasis masyarakat belum berjalan efektif. Contohnya pada kasus tanah longsor di Ponorogo, Jawa Timur, 1 April 2017. Laporan warga ihwal retakan tanah lereng di Banaran, menurut BPK, tidak disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara kedinasan ke Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). 

“Mitigasi berbasis masyarakat belum berjalan. Alur informasi pelaporan gejala bencana belum tersosialisasi,” kata Rizal. BPK menyimpulkan, upaya pemerintah masih berfokus pada tanggap bencana, bukan pencegahan.

Selain itu, BPK menyoroti kurangnya jumlah pengamat gunung api di Indonesia. Kondisinya sekarang di tiap pos pantau terdapat 2-3 orang pengamat dengan risiko beban kerja berlebih. Idealnya, menurut BPK, setiap pos pantau tersebut membutuhkan lima orang pengamat.

Simak juga: Pasca-Letusan Kawah Sileri Dieng, Wisatawan Diminta Menjauh 

Kekurangan lain Badan Geologi adalah dari 127 gunung api di Indonesia, hanya 69 gunung yang diamati 74 pos pemantau. Alat pemantauan pun belum memenuhi standar International Association of Volcanology and Chemistry of Earth Interior (IAVCE). Kondisi itu, kata Rizal, berisiko pada kualitas laporan hasil pemantauan dari pos pantau.

Kepala Badan Geologi Ego Syahrial mengakui segala kekurangan tersebut. “Audit kinerja tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan kekurangan kami,” katanya. Badan Geologi berencana memperbaiki kondisinya.

ANWAR SISWADI






Dampak Siklon Noru, BMKG Perkirakan Bandung Tanpa Hujan Hingga Awal Oktober

23 jam lalu

Dampak Siklon Noru, BMKG Perkirakan Bandung Tanpa Hujan Hingga Awal Oktober

Sebagian warga Bandung ada yang mengeluhkan cuaca yang terik saat tengah hari.


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

1 hari lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Catatan Sejarah Paris van Java Menjadi Julukan Kota Bandung

3 hari lalu

Catatan Sejarah Paris van Java Menjadi Julukan Kota Bandung

Julukan Paris van Java untuk Kota Bandung mulai mencuat ketika acara Kongres Internasional Arsitektur Modern di Swiss pada Juni 1928.


Hari Ini 212 Tahun Lalu, Kota Bandung Diresmikan Daendels

3 hari lalu

Hari Ini 212 Tahun Lalu, Kota Bandung Diresmikan Daendels

Herman Williem Daendels meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang memindahkan ibu kota kabupaten melalui surat tanggal 25 Mei 1810.


Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

7 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia memiliki tiga prestasi dalam mengahadapi pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 itu.


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

8 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

8 hari lalu

Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari tudingan pengemudi ojol kepada aplikator yang hanya memberi gimmick soal potongan komisi.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

8 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

8 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

9 hari lalu

Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengikuti sidang secara online dari Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung.