Audit ke Badan Geologi, BPK: Pemerintah Belum Fokus Cegah Bencana  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MA, Hatta Ali (kanan) memberi selamat kepada Ketua BPK terpilih Rizal Djalil (kiri) usai pelantikan Ketua BPK di Jakarta, (28/4). Tempo/Tony Hartawan

    Ketua MA, Hatta Ali (kanan) memberi selamat kepada Ketua BPK terpilih Rizal Djalil (kiri) usai pelantikan Ketua BPK di Jakarta, (28/4). Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.COBandung - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja ke Badan Geologi terkait dengan masalah kebencanaan. Ketua BPK Rizal Djalil memaparkan hasil audit itu di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Senin, 24 Juli 2017. “Kelemahan dalam mitigasi bencana, peta belum akurat,” kata Rizal.

    Peta dasar yang ingin dibuat pemerintah berskala 1:50 ribu sesuai dengan Kebijakan Satu Peta. Namun itu pun baru akan terwujud pada 2019. Adapun peta yang diperlukan untuk operasional, menurut BPK, sebaiknya menggunakan peta yang lebih rinci dengan skala 1 berbanding 10 ribu. 
    Baca: Alasan PVMBG Belum Naikkan Status Dieng Seusai Kawah Sileri Meletus

    Namun pembuatan peta seperti itu juga belum terencana sehingga peta yang disajikan bersifat regional. “Peta yang tersedia belum operasional untuk kegiatan mitigasi tingkat lokal,” ujar Rizal.

    BPK juga mencatat kinerja dalam mitigasi bencana berbasis masyarakat belum berjalan efektif. Contohnya pada kasus tanah longsor di Ponorogo, Jawa Timur, 1 April 2017. Laporan warga ihwal retakan tanah lereng di Banaran, menurut BPK, tidak disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara kedinasan ke Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). 

    “Mitigasi berbasis masyarakat belum berjalan. Alur informasi pelaporan gejala bencana belum tersosialisasi,” kata Rizal. BPK menyimpulkan, upaya pemerintah masih berfokus pada tanggap bencana, bukan pencegahan.

    Selain itu, BPK menyoroti kurangnya jumlah pengamat gunung api di Indonesia. Kondisinya sekarang di tiap pos pantau terdapat 2-3 orang pengamat dengan risiko beban kerja berlebih. Idealnya, menurut BPK, setiap pos pantau tersebut membutuhkan lima orang pengamat.

    Simak juga: Pasca-Letusan Kawah Sileri Dieng, Wisatawan Diminta Menjauh 

    Kekurangan lain Badan Geologi adalah dari 127 gunung api di Indonesia, hanya 69 gunung yang diamati 74 pos pemantau. Alat pemantauan pun belum memenuhi standar International Association of Volcanology and Chemistry of Earth Interior (IAVCE). Kondisi itu, kata Rizal, berisiko pada kualitas laporan hasil pemantauan dari pos pantau.

    Kepala Badan Geologi Ego Syahrial mengakui segala kekurangan tersebut. “Audit kinerja tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan kekurangan kami,” katanya. Badan Geologi berencana memperbaiki kondisinya.

    ANWAR SISWADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.