Radikalisme Jadi Bahasan Jambore Penyuluh Agama Islam Jawa Timur  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Puluhan ribu warga Sukoharjo yang didominasi pelajar SLTA dan orgnisasi masa berkumpul di Alun-alun Satya Negara, Sukoharjo, 29 Juli 2016. Dengan dipimpin oleh Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya mereka mendeklarasikan anti radikalisme dan mengecam praktik bom bunuh diri di Mapolresta Solo jelang Lebaran lalu. Acara deklarasi tersebut juga dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (Muri) dengan kategori peserta terbanyak yaitu 26.955 orang. Bram Selo Agung/Tempo

TEMPO.CO, Lumajang - Kabupaten Lumajang menjadi tuan rumah Jambore Penyuluh Agama Islam se-Jawa Timur, yang salah satunya membahas isu radikalisme.

Dalam jambore pertama yang digelar di perkampungan Suku Tengger di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Senin-Rabu, 24-26 Juli 2017, salah satu isu yang dibahas adalah menangkal isu radikalisme dan transnasional serta kemiskinan.

Baca: Presiden Jokowi: Islam Radikal Bukan Islamnya Indonesia
 
Jambore Penyuluh Agama Islam yang baru pertama digelar di Jawa Timur ini diikuti lebih dari 300 penyuluh dari 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Sejumlah tokoh yang ikut menghadiri pembukaan Jambore Penyuluh Islam ini, antara lain Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Wayan Samsul Bachri, dan Bupati Lumajang As'at. 
 
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan hal yang perlu diperhatikan penyuluh agama saat ini adalah bagaimana mengajak masyarakat bisa memahami dan melaksanakan agama dengan benar sekaligus menyadari bahwa mereka hidup di Indonesia. 
 
"Kita tidak hidup di Timur Tengah atau negara-negara lain, tapi di Indonesia. Inilah yang perlu terus digaungkan sebagai penyuluh di tempat tugas masing-masing," kata Gus Ipul, sapaan Saifullah. Menurut dia, hari-hari ini kehidupan berbangsa dan bernegara sedang digaduhkan dengan persoalan paham radikal.

Sebelum datang ke Lumajang, Gus Ipul menuturkan sempat berkunjung ke acara pertemuan perguruan tinggi swasta se-Jawa Timur di Malang. "Salah satu tantangannya adalah adanya paham-paham radikal yang sudah merambah ke dunia perguruan tinggi, selain juga meningkatkan mutu perguruan tinggi" ucapnya.
 
Isu aktual tersebut, kata Gus Ipul, perlu direspons bersama di setiap level sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

"Di samping mengajak masyarakat memahami agama dengan benar dan melaksanakannya serta menyadari hidup di Indonesia, diharapkan para penyuluh juga ikut memberdayakan umat, memberdayakan masyarakat, terutama di bidang ekonomi," tuturnya. 

Simak juga: Jusuf Kalla Minta Menkominfo Kejar Radikalisme di Internet
 
Sebab, kata Gus Ipul, isu yang juga sedang menyeruak saat ini adalah tentang kesenjangan dan kemiskinan, yang perlu diatasi bersama. "Saya menyambut baik penyuluh yang juga ikut perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya bidang perekonomian," katanya.

Gus Ipul menambahkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di atas rata-rata nasional serta pengangguran selalu di bawah rata-rata nasional. "Ironisnya, kemiskinan selalu di atas rata-rata," kata dia terkait dengan jambore yang membahas radikalisme dan kemiskinan tersebut.
 
DAVID PRIYASIDHARTA






Kecukupan Penganggaran di APBD Kunci Keberlangsungan JKN

18 hari lalu

Kecukupan Penganggaran di APBD Kunci Keberlangsungan JKN

Pemda tidak boleh ragu melakukan penganggaran untuk keseatan masyarakat.


Politikus PDIP Sebut Anies Baswedan Sepelekan Korban Banjir

50 hari lalu

Politikus PDIP Sebut Anies Baswedan Sepelekan Korban Banjir

Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menyatakan Anies Baswedan menyepelekan korban banjir dengan mengatakan indikator utama adalah tak ada korban jiwa.


Ridwan Kamil: Saya Minta Pemerintah Daerah Gelar Karpet Merah bagi Investor

51 hari lalu

Ridwan Kamil: Saya Minta Pemerintah Daerah Gelar Karpet Merah bagi Investor

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil meminta pemerintah kabupaten/kota lebih proaktif menarik investor.


10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

57 hari lalu

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

23 September 2022

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

22 September 2022

5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kendaraan listrik sebagai wajib kendaraan dinas pemerintah.


Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

22 September 2022

Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

20 September 2022

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

8 September 2022

Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

Satpol PP merupakan satuan polisi pemerintah daerah yang memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah.


Profil Azwar Anas Calon Menpan RB yang Akan Dilantik Jokowi, Bupati Banyuwangi Hingga Skandal Foto Syur

7 September 2022

Profil Azwar Anas Calon Menpan RB yang Akan Dilantik Jokowi, Bupati Banyuwangi Hingga Skandal Foto Syur

Nama Abdullah Azwar Anas sempat harum saat memimpin Kabupaten Banyuwangi, skandal foto syur membuat karir politiknya sempat meredup.