KPK Segera Usut Korporasi Lain sebagai Tersangka Korupsi

Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI) Dudung Purwadi (tengah) dikawal petugas seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK di Jakarta, 6 Maret 2017. KPK menahan Dudung Purwadi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RS Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjerat korporasi lain yang diduga terlibat korupsi setelah menetapkan PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering (NKE) sebagai tersangka.

“KPK sudah saatnya bergerak dari hanya menghukum orang saja,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di KPK, Senin, 24 Juli 2017.

Baca juga: KPK Tetapkan PT DGI Tersangka Korporasi dalam Kasus Rumah Sakit

KPK telah menetapkan PT DGI dalam dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Periwisata Unviersitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010. Perusahaan itu diduga merugikan negara Rp 25 miliar dari proyek beranggaran Rp 138 miliar itu.

Laode menyebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pidana Korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi dari berbagai sisi. Yang pertama, korporasi dapat memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan. Sisi lainnya, tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi. Dapat pula dijerat jika korporasi membiarkan tindak pidana terjadi dan perusahaan tidak memiliki langkah pencegahan.

Menurut Laode, untuk menetapkan korporasi menjadi tersangka bisa dilakukan dalam beberapa tahapan. Bisa terlebih dulu menetapkan korporasi baru pejabat di perusahaan tersebut atau sebaliknya. “Khusus untuk kasus ini (PT DGI) orangnya lebih dulu ditetapkan (tersangka),” kata dia.

Simak pula: KPK: Perma Pidana Korporasi Makin Menjamin Penegakan Hukum

Laode menjelaskan, penetapan PT DGI sebagai tersangka adalah pengembangan dari penyidikan perkara yang sama dengan tersangka mantan Direktur PT DGI Dudung Purwadi dan pejabat pembuat komitmen Made Meregawa. Ia menilai peran perusahaan sudah jelas diduga merugikan negara.

Meski begitu, KPK belum berkomentar banyak soal penerapan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT DGI. “Tergantung dari pemeriksaan saksi, tidak tertutup kemungkinan itu,” kata Laode.

Laode Muhammad Syarif menambahkan dari perhitungna statistik, pihak swasta memang paling banyak yang berpotensi dijerat. Terlebih sudah ada Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tata cara menjerat korporasi. Selain itu, mengejar korporasi memiliki dampak lebih besar dibanding menjerat perorangan.

DANANG FIRMANTO






Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

23 jam lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

3 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

4 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

4 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

4 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

5 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

5 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

5 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.