Patrialis Akbar Akui Memberi Anggita Ratusan Dollar

Reporter

Sidang Patrialis Akbar, Pengacara Ajukan Tahanan Rumah. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar membenarkan bahwa ia pernah memberikan sejumlah uang kepada Anggta Eka Putri, perempuan yang bersamanya saat ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 25 Januari 2017. Patrialis memberikan uang kepada Anggita sebanyak tiga kali.

"Pernah (berikan uang). Pertama US$ 100, US$ 200, lalu US$ 200. Jadi itu tiga kali," kata Patrialis saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 24 Juli 2017. Sidang dengan terdakwa Patrialis itu menghadirkan Anggita sebagai saksi.

Baca: Sidang Patrialis Akbar, Jaksa Menduga Anggita Dapat Aliran Suap  

Patrialis menyebut uang yang diberikan kepada Anggita itu sebagai pemberian biasa. Mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengenal Anggita saat mendaftar sebagai member di kantor golf tempat Anggita bekerja sejak September 2016.

Selain menerima uang dari Patrialis, Anggita mengaku pernah diberikan pakaian dan mobil. Ia juga mengaku pernah ditawari apartemen di Jakarta dan rumah di Cibinong.

Jaksa penuntut umum KPK menengarai adanya aliran uang suap Patrialis ke Anggita. Saat ditangkap bersama Patrialis, penyidik menyita uang US$ 500 dari tangan Anggita. Uang pemberian Patrialis itu masih disimpan di dalam dompet Anggita.

Baca juga: Patrialis Akbar Banjiri Anggita Hadiah: Mobil, Pakaian, Dollar...

"Anggita diperiksa tentunya ada beberapa hal terkait uang US$ 500, apartemen, dan rumah," ujar jaksa KPK Lie Putra Setiawan.

Patrialis Akbar didakwa menerima suap dari pengusaha daging impor Basuki Hariman sebesar US$ 70 ribu dan janji Rp 2 miliar. Suap itu diberikan agar Patrialis memenangkan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kesehatan Hewan dan Peternakan. Uang itu diberikan secara bertahap melalui perantara Kamaludin.

MAYA AYU PUSPITASARI






Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

1 hari lalu

Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

Jokowi berharap Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

2 hari lalu

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

2 hari lalu

DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

Komisi III tetap mencopot Hakim MK Aswanto meskipun secara prosedur dianggap inkonstitusional.


DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

2 hari lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

5 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

6 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

6 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

6 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

7 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

20 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.