Idrus Marham: Kehadiran Partai Koalisi di Istana untuk Perppu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan bahwa pertemuan 6 fraksi partai-partai koalisi pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo pada Senin sore, 24 Juli 2017 berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Lebih spesifiknya, terkait dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang telah diajukan ke DPR yaitu Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang  Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

    "Semuanya, semua kebijakan. Tadi dibahas satu per satu," ujar Idrus saat dihubungi via telepon, Senin, 24 Juli 2017.

    Baca juga: Petinggi Partai Koalisi Sambangi Istana, Apa Agendanya?

    DPR belum menyampaikan sikap resmi perihal dua Perppu tersebut. Padahal, Perppu Ormas dan Perppu Akses Informasi Keuangan tergolong penting sifatnya. Perppu Ormas, misalnya, untuk memudahkan pembubaran ormas anti-Pancasila. Sementara itu, Perppu Akses Informasi Keuangan dibutuhkan untuk menyelidiki rekening para pengemplang pajak.

    Idrus menyampaikan, semua partai koalisi hadir untuk menunjukkan bahwa mereka siap mendukung kedua perppu. Dan, di sisi lain, untuk menunjukkan semangat militansi partai-partai koalisi dalam mendukung pemerintahan secara solid.

    "Secara prinsip kami mendukung dengan beberapa catatan kritis yang kami sampaikan. Kami minta itu untuk diperhatikan. Catatannya apa, tanyakan ke pemimpin fraksi," ujar Idrus menegaskan.

    Simak pula: Mengapa PAN Absen dalam Pertemuan Koalisi Partai di Istana?

    Hal senada disampaikan Johnny G. Plate, politikus dari Partai Nasdem. Ia menyampaikan bahwa pertemuan dengan Presiden Jokowio untuk memastikan kedua Perppu yang ada tidak disalahtafsirkan oleh publik. Sebagai contoh, Perppu Akses Informasi Keuangan untk Kepentingan Perpajakan harus ditegaskan bahwa itu adalah kelanjutan dari Tax Amnesty.

    "Kami datang ke Presiden Joko Widodo agar komunikasi pas. Perhatian kami, kami sampaikan. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan harapannya. Ini penting untuk negara," ujar Johnny.

    Ditanyai apakah hal selain Perppu ikut dibahas, Johnny menyampaikan bahwa masalah koalisi pemerintah disinggung. Namun tidak spesifik mengarah ke PAN yang beberapa kali berseberangan dari pemerintah meski di partai koalisi. "Kata Presiden, demokrasi kita dinamis dan berkembang," ujarnya mengakhiri.

    Lihat juga: Zulkifli Hasan Klaim PAN Tetap Setia dengan Pemerintah Jokowi

    Pantauan Tempo, perwakilan dari 6 fraksi DPR RI yang merupakan partai koalisi pemerintah yang hadir adalah ketua fraksi dan pengurus partai politik. Beberapa di antaranya adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, Sekjen DPP Golkar Idrus Marham, Bendahara Fraksi Golkar Robert J Kardinal, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Anggota Fraksi PPP Amir Uskara, Ketua Fraksi PKB Ida Fauziyah, dan Anggota Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon.

    Tidak seorang pun politikus PAN yang terlihat dalam pertemuan itu. Sejumlah politikus yang hadir pun enggan berkomentar soal ketidakhadiran PAN tersebut.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga