Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aher Surati Jokowi Minta Sekda Jabar Diberhentikan Karena...

image-gnews
Gubernur Ahmad Heryawan menyalami pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat hala bihalal usai apel pagi di hari pertama kerja pasca lebaran di Gedung Sate, Bandung, 3 Juli 2017.Dari total 766 pegawai yang masuk kerja, hanya 12 orang yang izin dan sakit. TEMPO/Prima Mulia
Gubernur Ahmad Heryawan menyalami pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat hala bihalal usai apel pagi di hari pertama kerja pasca lebaran di Gedung Sate, Bandung, 3 Juli 2017.Dari total 766 pegawai yang masuk kerja, hanya 12 orang yang izin dan sakit. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membenarkan telah mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang isinya meminta pemberhentian Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa. Sebab, Iwa mendaftarkan diri mengikuti penjaringan calon gubernur lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. “Alasannya terkait netralitas,” kata Ahmad di Bandung, Senin, 24 Juli 2017. 
 
Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengaku, mengirimkan surat itu setelah menanyakan soal itu pada Menteri Dalam Negeri Tjahjo. “Kalau sudah ditetapkan KPU sudah jelas-jelas harus mundur. Tentu ketika sudah mulai sosialisasi, ditambah mendaftar lewat partai politik kan netralitas sudah terganggu. Itu yang kita laporkan. Responsnya Pak Menteri (Dalam Negeri), segera kirim surat,” kata dia. 
 
Aher juga membenarkan, soal adanya surat Komis Aparatur Sipil Negara (ASN) berisi pemanggilan Sekda untuk menjawab tuduhan terkait netralitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara. “Kita sudah koordinasi. Lisan dengan Komisi ASN,” kata dia. 
 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Soemarwan Hadisoemarto mengatakan, dasar gubernur mengirim surat tersebut mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 serta Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. “Intinya PNS itu dilarang menjadi anggota partai politik, kemudian setiap PNS harus terbebas dari intervensi dan pengaruh dari partai politik,” kata dia, Senin, 24 Juli 2017. 
 
Soemarwan mengatakan, pemicunya adalah pendaftaran diri Iwa mengikuti penjaringan calon kepala daerah lewat partai politik. “Betul Pak Sekda sudah mendaftarkan, maka dengan sikap mendaftar itu bisa diduga sudah tidak netral lagi. Maka Pak Gubernur memberikan permohonan paling tidak, peninjauan kembali mengenai jabatan Sekdanya,” kata dia. 
 
Menurut Soemarwan, ketentuan wajib mundur sebagai PNS dalam undang-undang itu dilakukan setelah mendapat penetapan resmi sebagai bakal calon oleh KPU. “Sejak dia ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai balon (bakal calon), maka PNS harus mengundurkan diri statusnya sebagai PNS,” kata dia. 
 
Soemarwan mengatakan, kepala daerah seperti Ahmad Heryawan berhak memberikan pendapat, termasuk meragukan soal netralitas tadi saat pegawai negeri mendaftarkan diri mengikuti penjaringan calon kepala daerah leawat partai politik. “Tidak salah kalau pimpinan daerah memberikan pendapat, salah satunya tadi, diharapkan untuk menjaga netralitas PNS, memang sebaiknya tidak menjabat itu supaya netral,” kata dia. 
 
Iwa Karniwa menjawab soal itu dalam rilisnya yang disebarkannya hari ini. Dia meyakini tidak ada aturan yang dilanggarnya dengan mendaftarkan diri dalam penjaringan calon gubernur lewat partai PDI Perjuangan. “Saya kan warga negara, sehingga memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya untuk memilih dan dipilih, termasuk dalam pemilihan gubernur Jawa Barat,” kata dia dalam siaran pers tertulisnya yang diterima Tempo, Senin, 24 Juli 2017. 
 
AHMAD FIKRI 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jika Cawapres Anies Baswedan Bukan Kader PKS, Ahmad Syaikhu: Enggak Masalah

5 Agustus 2023

Bakal Calon Presiden 2024-2029 yang diusung PKS, Anies Rasyid Baswedan dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu salam komando saat menghadiri Rakernas PKS 2023 di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Januari 2023 yang beragendakan konsolidasi persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan penegasan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden yang diusung PKS pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika Cawapres Anies Baswedan Bukan Kader PKS, Ahmad Syaikhu: Enggak Masalah

PKS sudah mengusulkan kadernya, yaitu eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk jadi cawapres Anies Baswedan.


NasDem Minta Anies Baswedan Pilih Cawapres Bukan Karena Punya Parpol, PKS Waspadai Demokrat Ngambek

1 Agustus 2023

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
NasDem Minta Anies Baswedan Pilih Cawapres Bukan Karena Punya Parpol, PKS Waspadai Demokrat Ngambek

PKS mengingatkan agar pemilihan cawapres Anies Baswedan tidak membuat Partai Demokrat Ngambek.


NasDem Berharap Anies Baswedan Maju Selangkah Pimpin Koalisi: Bentuk Tim Pemenangan dan Sosialisasi

1 Agustus 2023

Anies Baswedan membagikan pengalamanya sebagai seorang pengajar di acara Belajaraya 2023 yang diselenggarakan di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu 29 Juli 2023. Jaringan Pendididkan Semua Murid Semua Guru (SMSG) kembali menggelar acara penjumpaan Nasional tahunan bagi 969 penggerak pendidikan di Indonesia. TEMPO-Magang/Andre Lasarus Benny
NasDem Berharap Anies Baswedan Maju Selangkah Pimpin Koalisi: Bentuk Tim Pemenangan dan Sosialisasi

NasDem berharap Anies Baswedan menunjukkan kemajuan dalam memimpin Koalisi Perubahan dengan membentuk tim pemenangan dan menentukan cawapres.


Kriteria 0 Cawapres Anies Baswedan, Begini Tanggapan Partai Anggota Koalisi Perubahan

25 Juli 2023

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tiba di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Bogor, Jawa Barat, untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam pada Sabtu, 22 Juli 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Kriteria 0 Cawapres Anies Baswedan, Begini Tanggapan Partai Anggota Koalisi Perubahan

Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan sebut kriteria cawapres dirinya di Pilpres 2024 dengan kriteria 0. Apa kata anggota Koalisi Perubahan?


Soal Cawapres Anies Baswedan, AHY: Sudah Final

20 Juli 2023

Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY tiba di acara Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 16 Juli 2023. TEMPO/Tika Yulia
Soal Cawapres Anies Baswedan, AHY: Sudah Final

AHY menyatakan cawapres Anies Baswedan sudah final.


Demokrat Ancam Evaluasi, NasDem Tak Khawatir

6 Juni 2023

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.
Demokrat Ancam Evaluasi, NasDem Tak Khawatir

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menyatakan partainya bersama Partai Demokrat dan PKS sudah memiliki kesepakatan dalam Koalisi Perubahan.


Tolak Jadi Cawapres Anies Baswedan, Mahfud Md: Agar Koalisi Perubahan Tak Bubar

6 Juni 2023

Anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Akbar Tandjung, Mahfud MD dan Anies Baswedan dalam Pelantikan Majelis Nasional KAHMI periode 2012-2017 di Jakarta, Selasa (5/2). Acara pelantikan sendiri mengambil tema Memenangkan Masa Depan Indonesia dengan Mahfud MD sebagai ketua Presidium. TEMPO/Seto Wardhana
Tolak Jadi Cawapres Anies Baswedan, Mahfud Md: Agar Koalisi Perubahan Tak Bubar

Mahfud Md menyatakan menolak menjadi Cawapres Anies Baswedan untuk menjaga keutuhan Koalisi Perubahan.


Demokrat Desak Cawapres Anies Baswedan Segera Diumumkan, Taufik Basari Singgung Soal Kesepakatan Koalisi

6 Juni 2023

Bakal Calon Presiden yang diusung Partai Demokrat Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Partai Demokrat secara resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebelumnya Anies Baswedan menghadiri rapat terbatas yang digelar Majelis Tinggi Partai Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Demokrat Desak Cawapres Anies Baswedan Segera Diumumkan, Taufik Basari Singgung Soal Kesepakatan Koalisi

Taufik Basari menyinggung soal kesepakatan Koalisi Perubahan yang menyerahkan soal Cawapres kepada Anies Baswedan.


Cawapres Anies Baswedan Akan Ditentukan Dalam 1-2 Hari ke Depan

30 Mei 2023

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto (kiri) bersama Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Jl Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Koalisi Perubahan menyatakan tetap optimis dan solid menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cawapres Anies Baswedan Akan Ditentukan Dalam 1-2 Hari ke Depan

Ketua umum partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan membahas Cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam satu dua hari ke depan.


Anies Baswedan Sudah Kantongi Nama Cawapres Pendampingnya, Tapi Belum Akan Diumumkan

18 Mei 2023

Bakal calon presiden Anies Baswedan menghadiri Milad PKS ke 21 di Yogyakarta Kamis, 18 Mei 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Anies Baswedan Sudah Kantongi Nama Cawapres Pendampingnya, Tapi Belum Akan Diumumkan

Anies Baswedan mengaku sudah kantongi nama Cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Namun dia belum mau mengumumkannya.