Soal UU Pemilu dan Pilpres 2019. Prabowo Berniat Temui SBY

Reporter

Prabowo Subianto salami Presiden SBY sambil tertawa dalam acara open house di Istana Negara, Jakarta, 28 Juli 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto direncanakan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membahas persiapan menjelang Pemilu 2019.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini beliau akan ketemu pada waktu yang cocok," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senin 24 Juli 2017.

Muzani mengatakan, bahwa meski pemilu masih dua tahun lagi, namun berdasarkan rancangan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya pada September 2018 sudah harus diumumkan koalisi pengusung capres dan cawapres.

BACA: Oktober, Prabowo Deklarasi Menuju RI-1 

"Kalau akhir tahun atau awal tahun depan sudah tergambar. Pembicaraan-pembicaraan yang mengarah ke sana sudah harus dilakukan mulai dari sekarang," ujar Muzani.

Partai Demokrat mewacanakan mengusung putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres 2019, sedangkan Gerindra akan kembali mengusung Prabowo.

Demokrat maupun Gerindra ingin agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapus dalam pilpres. Dengan demikian, setiap parpol bisa mengusung sendiri pasangan capres-cawapres.

BACA: Pilpres 2019, Jokowi dan Prabowo Berpeluang Kembali Bertarung

Namun, dalam UU Pemilu yang baru disahkan, presidential threshold yang ditetapkan sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara secara nasional berdasarkan hasil Pemilu 2014. Dengan demikian, perlu ada koalisi untuk mengusung capres-cawapres.

Sebelumnya, politisi Gerindra Nizar Zahro berkeyakinan apapun hasil UU Pemilu yang disepakati, dua capres yang sangat berpeluang untuk maju pada pemilu serentak 2019 adalah Prabowo dan Jokowi.

Menurutnya, Gerindra mulai serius mempersiapkan Prabowo Subianto sebagai capres untuk berhadapan dengan Jokowi.

BISNIS.COM






Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

8 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

26 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

16 Februari 2022

KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

Pramono menuturkan ada 11 aplikasi yang dimanfaatkan KPU untuk Pemilu 2024. Aplikasi itu sudah digunakan beberapa tahun terakhir namun akan diperkuat.


Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

1 Oktober 2021

Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

Dari hasil survei itu terlihat mayoritas responden tidak percaya pada rumor kebangkitan PKI.


Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

16 September 2021

Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

KPU mengusulkan agar pemerintah memastikan jaminan kesehatan dan honor yang layak untuk para petugas, seperti PPS di Pemilu 2024.


NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

3 September 2021

NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

KPU menyatakan NIK Jokowi yang ada di sistem merupakan bagian dari syarat Capres saat Pilpres 2019.


Hasto Singgung Dugaan Pemilu 2009 Curang, Demokrat: Pemilu 2019 Kali

25 Agustus 2021

Hasto Singgung Dugaan Pemilu 2009 Curang, Demokrat: Pemilu 2019 Kali

Demokrat meminta para elite politik, terutama partai politik pendukung pemerintah untuk fokus membantu rakyat di masa pandemi Covid-19.


DPR Minta KPU Evaluasi Wacana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

4 Agustus 2021

DPR Minta KPU Evaluasi Wacana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

Anggota DPR meminta KPU mempertimbangkan penyederhanaan surat suara Pemilu 2024.


Ini Pesan Bawaslu Pusat ke Daerah untuk Hadapi Pemilu 2024

1 Juni 2021

Ini Pesan Bawaslu Pusat ke Daerah untuk Hadapi Pemilu 2024

Bawaslu Pusat meminta anggota Bawaslu di daerah meningkatkan kesiapsiagaan SDM untuk Pemilu 2024.


DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

9 Maret 2021

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

Delapan fraksi menyatakan setuju RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta tetap dibahas.