Menteri M Nasir Akan Buka-bukaan Soal Dosen Terafiliasi HTI Rabu

Reporter

Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Menristekdikti), Mohamad Nasir (tengah) memimpin doa saat mengunjungi rumah Syaid Asyam, salah satu mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) korban meninggal dunia seusai mengikuti acara The Great Camping Mahasiswa pecinta alam UII, Jetis, Caturharjo, Sleman, Yogyakarta, 26 Januari 2017. TEMPO/Pius Erlangga

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir menyampaikan bahwa dia akan segera mengungkap jumlah dosen terafiliasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang bekerja di perguruan tinggi negeri Indonesia. Jika tak ada halangan merintang, hal itu akan diungkapkan pada Rabu. 

"Akan saya umumkan (soal dosen yang terafiliasi HTI) tanggal 26 nanti," ujar Nasir ketika dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 24 Juli 2017. 

Baca juga: Menteri Nasir Beri 2 Opsi kepada Dosen PTN yang Terlibat HTI  

HTI telah dibubarkan di Indonesia pasca penerbitan Perppu Ormas. Organisasi tersebut dibubarkan karena dianggap tak sejalan dengan nilai nilai Pancasila seperti ingin membentuk kekhalifahan di Indonesia. 

Adapun pembubaran HTI tak serta merta membuat anggotanya menghilang. Beberapa di antaranya masih aktif bekerja, beraktivitas di sejumlah lembaga, baik swasta maupun pemerintah. 
Salah satu lembaga yang diyakini "menampung" anggota HTI adalah Institut Seni Indonesia atau ISI yang berlokasi di Bantul, Yogyakarta.

Nasir melanjutkan bahwa proses pendataan pengajar yang terafiliasi dengan HTI tersebut masih dilakukan. Oleh karenanya, ia tidak mau menyebutkan indikasinya karena ia hanya ingin menyebutkan angka yang akurat.

Perihal apa tindakan terhadap mereka yang terafiliasi dengan HTI, Nasir menyampaikan bahwa mereka akan diberikan peringatan. Peringatan itu sebanyak tiga kali. 

Apabila penerima peringatan tak berubah juga pada peringatan ketiga, maka pengajar yang tergolong pegawai negeri itu akan diminta untuk mengundurkan diri. Hal itu, kata ia, sudah ada payung hukumnya. 

"Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diatur bahwa pegawai negeri sipil harus cinta pada pancasila dan UUD 1945 sehingga semua ASN, PNS tak boleh berafiliasi pada satu organisasi yang berlatar belakang non-Pancasila," ujar M Nasir. 

ISTMAN MP 
 






Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

26 Juni 2022

Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Reza Hariyadi menduga ada pihak yang hendak menyeret Anies Baswedan ke dalam politik identitas dengan melakukan pola-pola stigmatisasi dan framing


Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

13 Juni 2022

Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

Bala Anies menilai ada upaya untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

11 Juni 2022

Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

Deklarator Relawan ANIES, La Ode Basir, menilai kemunculan FPI Reborn demi menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024


Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

11 Juni 2022

Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

Kemunculan FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden dinilai untuk menjelekkan Anies Baswedan


Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

10 Juni 2022

Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

Relawan Anies Baswedan itu telah mengkaji kemunculan dua kelompok FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden yang belum terjawab hingga sekarang.


Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

10 Juni 2022

Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

Atribut mirip bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dipasang di acara Majelis Sang Presiden yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024


Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

10 Juni 2022

Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

Acara deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Majelis Sang Presiden sempat ricuh karena atribut mirip bendera HTI


Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

9 Juni 2022

Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

Pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan Anies harus memberi klarifikasi soal dua kelompok tersebut.


Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

9 Juni 2022

Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi mengaku tidak mengenal ketua panitia deklarasi dukung Anies Capres 2024 di Hotel Bidakara.


Ada Bendera HTI, Polisi Periksa LSM Damai Penyelenggara Deklarasi Anies

9 Juni 2022

Ada Bendera HTI, Polisi Periksa LSM Damai Penyelenggara Deklarasi Anies

Polisi periksa sejumlah saksi terkiat penyelenggaraan deklarasi dukungan ke Anies di Hotel Bidakara. Ada bendera HTI terpasang.