3 Alasan Gerindra Tarik Diri dari Pansus Angket KPK

Reporter

Desmond J. Mahesa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J. Mahesa mengatakan fraksinya menarik diri dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansus Angket KPK. Salah satu alasannya terkait legalitas Pansus.

"Fraksi Gerindra tarik diri dari Pansus Hak KPK. Alasan pertama, pembentukan Pansus tidak memenuhi syarat yang sesuai Tata Tertib DPR dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD," kata Desmond di Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.

Baca juga: Pansus Hak Angket Panggil Yulianis Tanya Penanganan Tipikor KPK

Menurut Desmond, Pansus Angket harus melibatkan semua fraksi. Namun, ia melanjutkan, nyatanya masih ada fraksi yang belum menyetorkan nama anggotanya ke Pansus.

Ia menuturkan, jika hal itu dibiarkan dan Fraksi Gerindra tidak bersikap maka ada sesuatu yang salah, serta rapat Pansus diadakan seolah-olah dadakan.  

"Misalnya ke Lapas Sukamiskin, kami bilang tidak setuju. Namun mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau tetap berangkat, Gerindra akan keluar sehingga ini yang membuat kami tidak bisa ikut," ujarnya.

Ia mengungkapkan, setelah Pansus Angket berkunjung ke Lapas Sukamiskin, perwakilan dari Fraksi Gerindra tidak lagi aktif, sehingga akhirnya diputuskan keluar dari Pansus.

Simak pula: Busyro Muqoddas Dkk Ajukan Uji Materi Pansus DPR Hak Angket KPK

Alasan terakhir, Desmond menambahkan, Fraksi Gerindra menilai ada oknum-oknum yang berusaha melemahkan KPK dengan adanya Pansus Angket tersebut. "Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada, maka kami harus keluar," ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini yang di Pansus Angket KPK adalah fraksi dari partai politik pendukung pemerintah. Menurut dia, seharusnya mereka menguatkan KPK. Dengan alasan itu, Gerinda sebagai partai non-pemerintah memutuskan keluar.

Desmond menegaskan bahwa keluarnya Fraksi Partai Gerindra dari Pansus Angket KPK sudah sepengetahuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

ANTARA






Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

36 hari lalu

Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

Komisi Hukum DPR memuji reformulasi dan daftar inventarisasi masalah yang diajukan Dewan Pers terhadap RKUHP


5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

8 Juni 2022

5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

Politikus senior M Taufik dipecat dari Gerindra karena dinilai telah membuat dosa politik dan pembangkangan pada partai dan Prabowo Subianto.


Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

8 Juni 2022

Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

Politisi Partai Gerindra menegaskan partainya tetap kukuh mendorong Ketua Umum Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.


Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

8 Juni 2022

Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

Pemecatan resmi Muhammad Taufik bakal ditentukan DPP Partai Gerindra.


Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

7 Juni 2022

Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

Politikus senior Gerindra Muhammad Taufik mengatakan jika harus bergeser, maka akan mencari partai yang nasionalis.


Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

7 Juni 2022

Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pemecatan M Taufik dari partai barurekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra.


Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

2 Juni 2022

Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

Politikus senior Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik akan mundur dari partainya demi bisa mendukung Anies Baswedan.


Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

2 Juni 2022

Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

Mohamad Taufik dari Partai Gerindra menyatakan penggantiannya dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI sebagai hal biasa.


RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan Kembali Dibahas di DPR

25 Mei 2022

RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan Kembali Dibahas di DPR

Sejumlah pasal yang sebelumnya dianggap kontroversi kepada masyarakat sudah disosialisasikan


Jaksa Agung Larang Penggunaan Atribut Keagamaan, Anggota DPR: Itu Wilayah MA

22 Mei 2022

Jaksa Agung Larang Penggunaan Atribut Keagamaan, Anggota DPR: Itu Wilayah MA

Pelarangan penggunaan atribut keagamaan oleh terdakwa yang dikeluarkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendapat kecaman dari DPR.