Partai Golkar Tolak Isu Sara di Pilpres 2019

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto ditemani Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), 14 Juli 2017. TEMPO/Shintia Savitri

    Ketua DPR Setya Novanto ditemani Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), 14 Juli 2017. TEMPO/Shintia Savitri

    TEMPO.CO, Jakarta -  Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Mahram mengharapkan isu suku, ras, agama, dan etnis tidak muncul dalam pemilihan Presiden 2019. Dia mengatakan kampanye harus menjadi persaingan yang sehat. 

    Idrus menyebut misalnya persaingan secara kualitatif yang mencakup aspek program kerja, gagasan, dan visi. “Itu menjadi dasar rakyat menentukan siapa calon presiden,” kata dia di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu, 22 Juli 2017. 

    Baca: PKB Optimistis Pilpres 2019 Minimal 2 Pasang Calon Kandidat

    Partai Golkar telah sepakat untuk kembali mencalonkan Presiden Joko Widodo sebagai calon Presiden 2019. Mereka meyakini dukungan itu juga telah disuarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, maupun NasDem. Sedangkan untuk calon wakil presiden, Golkar menyerahkan kepada Jokowi untuk menentukan nama dengan tetap berkoordinasi. 

    Baca: Presidential Threshold 20 Persen, Bisa Head to Head Pilpres 2019

    Menurut Idrus, Golkar saat ini fokus pada upaya meyakinkan rakyat perihal kepemimpinan Presiden Jokowi yang berhasil. Selain itu, mereka pun mengawal program-program pemerintah agar berjalan sukses. 

    Meski begitu, partai berlambang pohon beringin itu belum ingin menjabarkan upaya-upaya konkret untuk memenangkan Pilpres 2019. “Kami akan melakukan langkah-langkah untuk memastikan Pak Jokowi menang,” ujar Idrus. 

    Idrus menyadari bahwa Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP. Namun dia memastikan peristiwa itu tidak mengganggu kerja partai. Menurut dia, saat ini partainya dihadapkan agenda politik besar yaitu pilkada 2018 dan pilpres 2019. 

    Sehingga, Idrus menilai kunci kemenangan partai ke depan adalah soliditas. Bergulirnya isu musyawarah nasional luar biasa pascapenetapan Setya Novanto sebagai tersangka, kata dia, hanya berasal dari segelintir orang yang memicu persaingan. Sehingga dia pun tetap merangkul adanya rekonsiliasi untuk kepentingan menghadapi agenda politik mendatang. 

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.