TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Khusus RUU Penyelenggara Pemilu, Ace Hasan, mengatakan Partai Golkar merasa tak nyaman dengan manuver PAN di sidang paripurna, dua hari lalu. Menurut dia, hal itu tak seharusnya terjadi.
"Jujur harus kami katakan bahwa kami merasa tidak nyaman. Tapi, tentu kami tidak bisa mengintervensi kebijakan masing-masing parpol," ujar Ace setelah mengikuti diskusi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Sabtu, 22 Juli 2017.
Baca: PAN Membangkang di RUU Pemilu, Perlukah Mendapat Sanksi?
Sebagaimana telah diberitakan, PAN memutuskan walk out pada sidang paripurna DPR terkait dengan UU Penyelenggara Pemilu, dua hari lalu. Sebabnya, PAN, yang notabene partai koalisi pemerintah, merasa tidak sepaham dengan usulan pemerintah agar presidential threshold berada di angka 0-10 persen.
Sikap PAN pada sidang tersebut menambah daftar "pembangkangan" mereka terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah. Selain di UU Penyelenggara Pemilu, PAN juga membangkang di pembahasan Perpu Ormas dan pilkada DKI Jakarta 2017.
Simak: Presiden Jokowi Hormati Proses Pengambilan Keputusan RUU Pemilu
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, beberapa hari lalu, mengklaim bahwa partainya tak berseberangan dengan pemerintah, hanya mengkritisi keputusan pemerintah. Di luar itu, kata ia, partainya tetap berkomitmen untuk berada di barisan partai koalisi pemerintah.
Ace melanjutkan, ke depannya ia berharap partai-partai yang berada di koalisi pemerintah memiliki kesadaran yang sama. Dengan begitu, agenda-agenda pemerintah Presiden Joko Widodo bisa terwujud dengan demokrasi yang efektif.
Lihat: Zulkifli Hasan Klaim PAN Tetap Setia dengan Pemerintah Jokowi
Di sisi lain, Ace berharap ke depannya partai-partai pendukung pemerintah untuk saling berdiskusi dahulu sebelum mengambil sikap berseberangan. Dengan begitu, segala perbedaan seperti yang dilakukan PAN bisa dicarikan jalan tengahnya.
"Harapan kami, semua parpol pendukung pemerintah itu satu arah, satu gerak, satu langkah," ujarnya.
ISTMAN M.P.