Komunitas Warsi: 25 Tahun Lagi Hutan di Sumatera Bisa Punah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tumpukan kayu yang diduga hasil pembalakan liar tampak di hutan penyangga Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis, Riau, 24 Februari 2017. Operasi terpadu tersebut dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah II Sumatera bersama TNI dan Polri. ANTARA/FB Anggoro

    Tumpukan kayu yang diduga hasil pembalakan liar tampak di hutan penyangga Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis, Riau, 24 Februari 2017. Operasi terpadu tersebut dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah II Sumatera bersama TNI dan Polri. ANTARA/FB Anggoro

    TEMPO.CO, Jakarta -Berdasarkan hasil pengamatan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi kondisi hutan yang masih tersisa di Pulau Sumatera, bila tidak ada tindakan tepat, maka dalam kurun waktu 25 tahun mendatang bakal habis atau punah.

    Sepanjang kurun waktu 25 tahun sebelumnya, Pulau Sumatera kehilangan hutan lebih dari 9 juta hektare. 
     
    "Tahun 1990, tutupan hutan pulau Sumatera masih lebih dari 20 juta hektare. Namun pada 2015 tinggal 11 juta hektare atau sekitar 44 persen.   Jika kondisi ini masih berlanjut dan tidak ada upaya nyata, maka 25 tahun ke depan tidak akan ada lagi hutan di Sumatera," kata Anggota Dewan Pengawas Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Sukri Sa'ad, Jumat, 21 Juli 2017.

    Baca : Sidak Perambah Liar di Cagar Biosfer, 1 Pelaku Diringkus  
     
    Menurut Sukri, berdasarkan analisis Citra Satelit Lansat TM 8 yang dilakukan Warsi, tahun 2015, lahan kritis atau areal terbuka meningkat jadi 556 persen. Peningkatan ini akibat dibukanya areal perkebunan sebanyak 141 persen dan bidang Hutan Tanaman industri 381 persen.
     
    Kehilangan hutan dalam jumlah yang signifikan ini telah membawa dampak pada masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. “Kehidupan mereka menjadi termarginalkan, serta akses dan keterlibatan masyarakat mengelola hutan," ujarnya.
     
    Dampak lainnya yang muncul adalah kerusakan ekologi dan hilangnya plasma nutfah dan cadangan biodiversity penting, kondisi ini memicu bencana ekologis dan perubahan iklim. 
     
    Warsi mencatat dalam kurun 2010 - 2016 tercatat korban meninggal akibat banjir dan longsor 46 orang dan korban meninggal akibat bencana penambangan illegal tercatat 55 orang dalam kurun 2012 - 2016.
     
    Dampak lain yang timbul, yakni mengakibatkan konflik lahan yang tidak kunjung terurai. Tercatat konflik di Jambi  tahun 2013, sebanyak 23 kasus, 2014 sebanyak 16 kasus, 2015 dengan 25 dan tahun  2016 terjadi delapan kasus.

    Simak juga : Balai Tesso Nilo Siapkan Desain Ekowisata di Hutan Tersisa
     
    “Konflik lahan ini, semuaya melibatkan perusahaan besar Hutan Tanaman Industri dan perkebunan sawit, di antaranya, Sinar Mas Group melalui perusahaan PT WKS, PT BKS, dan PT KDA. Kemudian dengan perusahaan bernaung pada Harum Group melalui anak lerusahaannya PT MAP, PT CHS, dan PT SHM. selanjutnya Barito Group dengan nama PT LAJ, terakhir dengan perusahaan naungan Astra Group, yakni PT SAL,” ujarnya.
     
    Warsi sendiri sudah menyusun outlook untuk percepatan pemulihan hutan, diantaranya berhadapan  dan menentang rezim perizinan yang akan berkontribusi meningkatkan laju deforestasi, mendukung upaya pemerintah untuk percepatan capaian Perhutanan Sosial 12,7 hektare hutan dan restorasi dua juta hektare gambut, Memperjuangkan moratorium perizinan hutan, memperjuangan redistribusi lahan untuk suku adat marginal, Melakukan pendampingan dan advokasi secara menyeluruh.
     
    SYAIPUL BAKHORI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.