Tersangka E-KTP Markus Nari Punya Harta Rp 19,8 Miliar  

Markus Nari. TEMPO/Eko Siswono

TEMPO.COJakarta - Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nari, 54 tahun, telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kelima dalam kasus korupsi e-KTP. Saat menjadi anggota Komisi II periode 2009-2014, Markus diduga memuluskan pembahasan dan penganggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Markus Nari tercatat sebagai anggota DPR sejak 2009. Saat pertama kali duduk di Senayan, pria asal Makassar, Sulawesi Selatan, itu menjadi anggota Komisi IV hingga 2014. Pada periode 2014-2019, Markus menjadi anggota Komisi V, tapi sejak Januari 2016 ia dimutasi ke Komisi II.

Baca juga: Korupsi E-KTP, KPK Tetapkan Markus Nari Jadi Tersangka Kelima

Sejak menjabat anggota DPR RI, Markus Nari tercatat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak tiga kali, yakni pada 30 Desember 2009, 9 Juni 2014, dan 17 Maret 2016.

Pada 2014 total harta Markus adalah Rp 16,693 miliar. Sedangkan pada 2016 hartanya mencapai Rp 19,828 miliar.

Aset yang dilaporkan Markus kepada KPK antara lain 17 tanah dan bangunan yang berada di Kota Makassar, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Sleman senilai Rp 15,996 miliar; hasil pertanian dan perkebunan senilai Rp 70 juta; logam mulia, batu mulia, serta barang-barang seni dan antik senilai Rp 954 juta; dan giro senilai Rp 520 juta dan US$ 62.700.

Simak pula: KPK: Politikus Golkar Markus Nari Tersangka Terkait Kasus E-KTP

Selain itu, Markus memiliki tiga mobil dan sepeda motor dengan total nilai Rp 2,087 miliar. Antara lain dua mobil Toyota Alphard masing-masing senilai Rp 700 juta dan Rp 875 juta, mobil Honda Accord senilai Rp 500 juta, serta sepeda motor Honda senilai Rp 12 juta.

Markus melaporkan tidak memiliki utang. Ia malah tercatat memiliki piutang dalam bentuk pinjaman barang senilai Rp 200 juta.

Penetapan Markus sebagai tersangka korupsi e-KTP diumumkan pada Rabu, 19 Juli 2017. Sebelumnya, pada 2 Juni 2017, KPK telah menetapkan dia sebagai tersangka menghalang-halangi penyidikan perkara e-KTP karena diduga menekan saksi lain untuk memberi keterangan tidak benar.

MAYA AYU PUSPITASARI






Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

49 hari lalu

Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

Berikut beberapa kasus besar yang pernah berhasil dibongkar karena bantuan justice collaborator.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

49 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.


DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

26 Mei 2022

DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

BUMDes sudah masuk dalam UU Cipta Kerja. Harus diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

7 Maret 2022

Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

Pegawai Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR diharapkan mengasah mental baja yang tidak mudah mengeluh dan harus siap setiap saat.


Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

9 Februari 2022

Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami isi RUU dan dapat memberi masukan.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

19 Desember 2021

Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

Keputusan penundaan ini diambil setelah melakukan diskusi dan berdialog dengan para pihak.