Forum Advokat Bela Perpu Ormas, Yasonna: Mereka Dukung Pemerintah  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.COJakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima para anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Juli 2017. Mereka membicarakan implementasi Perpu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Menurut Yasonna, FAPP memberi dukungan dan siap ikut menghadapi berbagai gugatan hukum terhadap Perpu Ormas. "Teman-teman advokat melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah perlu didukung. Perlu dibela dari perspektif yuridisnya," ujar Yasonna seusai audiensi dengan FAPP.

Baca: 
Dalih HTI Tuding Perpu Ormas sebagai Akal-akalan Pemerintah

Yasonna mengapresiasi sokongan FAPP. Perpu Ormas sudah diberlakukan dan pada Rabu lalu, 19 Juli 2017, diterapkan untuk pertama kalinya, yaitu mencabut badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas ini dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika karena mengusung ideologi khilafah

"Saat ini ada 325.887 ormas berbadan hukum, ada yang terdaftar jauh sebelum Indonesia merdeka. Dengan jumlah yang demikian banyak, butuh peraturan yang efektif dalam mencegah, mengawasi, dan menindak ormas yang bertentangan dengan Pancasila."

Diwakili Juniver Girsang, FAPP menyatakan, perkumpulannya siap membantu pemerintah menghadapi penggugat Perpu Ormas. Gugatan itu salah satunya datang dari HTI. "Kami bekerja sama dengan pemerintah apabila ada tuntutan, yang mengajukan baik ke Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," kata Juniver. 

Simak pula: Refly Harun: Perpu Ormas Langgar Kebebasan Berserikat, Sebab...

FAPP beranggotakan pengacara yang beberapa di antaranya sudah dikenal, seperti Teguh Samudra, I Wayan Sudirta, dan Harry Ponto. Sebelum bertemu Laoly, mereka pun sempat menyambangi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada 14 Juli lalu, dengan agenda serupa. 

HTI yang dirugikan dengan Perpu Ormas telah resmi mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Perpu Ormas berpotensi digunakan sewenang-wenang oleh penguasa. "Kami intinya memohon MK membatalkan seluruh Perpu Ormas atau setidak-tidaknya beberapa pasal yang terdapat di dalam Perpu," kata Yusril.

YOHANES PASKALIS PAE DALE






Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

2 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

2 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

3 hari lalu

Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah daerah.


Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

4 hari lalu

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pagi ini melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri Percontohan PAM di Makassar, Sulawesi Selatan.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

18 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

18 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

18 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

20 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

20 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

20 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari