Golkar NTT Tetap Dukung Setya Novanto Meski Berstatus Tersangka

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, saat menggelar rapat pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, 18 Juli 2017. Rapat pleno ini membahas status Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi E-KTP. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, saat menggelar rapat pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, 18 Juli 2017. Rapat pleno ini membahas status Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi E-KTP. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Kupang - Sekretaris Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Thomas Tiba memngaku penetapan tersangka terhadap Ketua Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tidak mempengaruhi Golkar di daerah.

    "Tidak ada guncangan di Golkar NTT dalam menghadapi Pemilu kepala daerah (Pilkada) Gubernur 2018 mendatang. Siapapun pemimpinnya Golkar tetap solid," kata Thomas kepada Tempo, Kamis, 20 Juli 2017, menanggapi ditetapkannya Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP.

    Baca juga:

    Buntut Novanto Tersangka, Golkar Daerah Teriak Munaslub Tapi...  

    SETARA: Demi Nama DPR, Sebaiknya Ketua DPR Setya Novanto Mundur

    Golkar NTT, menurut dia, tetap mendukung Setya Novanto sebagai Ketua DPP Partai Golkar. Dengan dukungan itu, maka tidak berimplikasi kepada kepada penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan 10 kabupaten di NTT. "Sesuai hasil rapat pleno, kami tetap mendukung Setya Novanto," kata Thomas.

    Dia mengatakan Ketua DPD I Golkar NTT, Jumat, 21 Juli 2017 akan berkumpul di kantor DPP untuk menggelar rapat mendukung di Jakarta untuk membahas tentang penetapan tersangka Novanto. "Besok semua ketua DPD I dikumpul di Jakarta," ujarnya.

    Ketua DPP Partai Golkar NTT, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.