Jangan Nyinyir, Jokowi: Kepala Daerah Berani Ambil Kebijakan

Reporter

Editor

Budi Riza

Presiden Joko Widodo (keempat kanan) berfoto bersama para Wali Kota seusai menutup Rakernas Apeksi 2017 di Hotel Savana, Malang, Jawa Timur, 20 Juli 2017. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama tiga hari dan diikuti Wali Kota serta delegasi dari 98 kota se-Indonesia. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Malang -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Daerah tidak merasa bimbang dalam mengambil kebijakan. Bupati, Wali Kota dan Gubenur harus berani mengambil keputusan. 

"Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu kebijakan," kata Jokowi usai menutup Rekernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Malang, Kamis 20 Juli 2017.

Baca: Presiden Jokowi Minta Wali Kota Fokus Bangun Infrastruktur

Selain itu, petugas penegak hukum harus bisa memilah antara kebijakan, atau mencuri uang rakyat. Menurut Jokowi, penindakan hukum dibutuhkan untuk memberikan efek jera kepada kepala daerah yang korup. Jokowi melihat selama ini ada Kepala Daerah yang bimbang untuk memutuskan kebijakan.

"Ingat aparat harus memilah mana kebijakan mana yang nyolong duit rakyat. Aparat harus melihat kebijakan (yang) tak masuk wilayah pidana korupsi," ujarnya. Selain itu, Presiden Jokowi juga menuntut perbaikan sistem pemerintahan. Ini agar setiap kepala daerah mematuhi sistem dan tidak melakukan tindakan korupsi.

Baca: Soal RUU Pemilu, Jokowi: Jangan sampai Ada Partai yang Dirugikan

"Jangan sampai ada pejabat loncat pagar. (Ini) Penting (untuk) perbaikan sistem itu," kata Jokowi.

Survei Gallub World Poll menempatkan Indonesia peringkat pertama dalam kepercayaan publik terhadap pemerintah. Atas hasil survei ini, Jokowi menegaskan kepercayaan publik yang besar menjadi momentum untuk membangun optimisme.

"Jangan nyinyir, dan pesimis. Hadirkan optimisme, negara kedepan akan lebih baik. Gallup bukan lembaga ecek-ecek," kata Jokowi. Selain itu, Lembaga survei Polling Centre dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menempatkan Presiden dan KPK yang paling dipercaya publik. 

Presiden Jokowi menilai kepercayaan publik harus dijaga. Sebagai Presiden, dia mengaku menyiapkan manajemen dalam penyelengaraan negara. "Manajemen itu yang penting. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengontrol," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan dia selalu mengecek batas waktu, target waktu, dan biaya.

Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Airin Rachmi Diany, meminta Wali Kota mendapat perlindungan hukum. Ini agar mereka tidak menjadi korban kriminalisasi setelah mengambil kebijakan. 

Airin meminta ada nota kesepahaman atau surat keputusan bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian dan Kejaksaan tentang mekanisme koordinasi dan kerjasama antara aparatur pemerintah dengan petugas penegak hukum.

"Penegakan hukum harus memberikan akses seluas-luasnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pejabat dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.

EKO WIDIANTO






Luhut Bilang Pakar Ekonomi AS Puji Perekonomian Indonesia: Akibat Leadership Jokowi

12 menit lalu

Luhut Bilang Pakar Ekonomi AS Puji Perekonomian Indonesia: Akibat Leadership Jokowi

Saat berkunjung ke Amerika Serikat, Menteri Luhut bercerita banyak pakar ekonomi yang memberikan apresiasi terhadap kondisi ekonomi Indonesia.


Presiden Jokowi Dijadwakan Akan Terima Gelar Adat Kesultanan Ternate

13 menit lalu

Presiden Jokowi Dijadwakan Akan Terima Gelar Adat Kesultanan Ternate

Jokowi diagendakan menerima anugerah gelar adat dari Kesultanan Ternate di Kedaton Sultan Ternate, dalam kunjungan kerjanya ke Maluku Utara


Presiden Jokowi Kunjungi Maluku Utara, Ini 4 Rekomendasi Wisata di Sekitar Kota Sofifi

23 menit lalu

Presiden Jokowi Kunjungi Maluku Utara, Ini 4 Rekomendasi Wisata di Sekitar Kota Sofifi

Presiden Jokowi ke Kota Maluku Utara. Apa saja destinasi wisata unggulan di sekitar Sofifi?


Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

1 jam lalu

Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

Kepala Desa Berjo, berinisial S, di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, resmi ditahan oleh Kejari Karanganyar dalam kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berjo.


Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

8 jam lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

10 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

11 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

11 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

11 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

11 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.