Kapolri Janji Tidak Akan Terbitkan Surat Izin Aksi Demo buat HTI

Reporter

Editor

Budi Riza

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo seusai Rapat Koordinasi Program Penertiban Impor Beresiko Tinggi di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, 12 Juli 2017. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi tidak akan mengeluarkan izin unjuk rasa bagi ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ini merupakan tindak lanjut dari pembubaran organisasi massa ini oleh pemerintah pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

"Yang jelas kita dengan ada pembubaran ini maka perijinan kegiatan tentu tidak akan kita berikan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)," kata Tito saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis, 20 Juli 2017.

Baca: Status Hukum Dicabut, HTI Pertanyakan SK dan Surat Peringatan

STTP sendiri adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan petugas polisi yang telah menerima pemberitahuan tertulis secara lengkap tentang rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Tito mempersilahkan setiap ormas mempelajari dulu Perppu ini agar tidak terjadi salah paham.

Baca: Kegiatan HTI Berhenti, Papan Nama Kantor Ditutup Kain Hitam

Tito mengatakan akan menindak tiap ormas yang dinilai pemerintah telah keluar dari aturan perpu Ormas itu. Dia juga mempersilahkan jika ada protes atau gugatan terhadap aturan itu. "Kalau mungkin ada yang berkeberatan, gunakan mekanisme hukum. Silahkan gugat atau apapun namanya," kata Tito.

Tito kemudian mengimbau agar setiap gugatan atau protes tidak dilakukan dengan melawan hukum yang ada. Dia mengatakan jika protes berujung rusuh, Polri bisa menerapkan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107b tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

"Di situ disebutkan larangan ideologi yang bertentangan Pancasila yang dapat menimbulkan kerusuhan, korban jiwa atau harta benda, bisa diancam 20 tahun," kata Tito.

Kemarin, pemerintah mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Ormas Islam itu dinilai memiliki ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila selama ini karena berencana mendirikan sistem pemerintahan khilafah.

Atas putusan ini, HTI bersama kuasa hukumnya telah mengajukan judicial review terhadap terbitnya Perpu Ormas yang mendasari pembubaran mereka.

EGI ADYATAMA






Baim Wong Laporkan Kasus Penipuan Rp 140 Juta ke Bareskrim Polri

11 jam lalu

Baim Wong Laporkan Kasus Penipuan Rp 140 Juta ke Bareskrim Polri

Baim Wong mengungkapkan bahwa penipuan tersebut terjadi saat sebuah kegiatan bagi-bagi hadiah atau giveaway mengatasnamakan dirinya.


Kasus Ismail Bolong, ISESS Minta Polri Fokus pada Surat LHP Kadiv Propam

13 jam lalu

Kasus Ismail Bolong, ISESS Minta Polri Fokus pada Surat LHP Kadiv Propam

ISESS meminta Polri fokus pada surat laporan hasil penyelidikan (LHP) yang dikeluarkan oleh Propam dalam mengungkap kasus Ismail Bolong


Kabar Kepulauan Widi Dilelang, Tito Karnavian: Tujuannya Bukan Buat Dijual

14 jam lalu

Kabar Kepulauan Widi Dilelang, Tito Karnavian: Tujuannya Bukan Buat Dijual

Tito menilai langkah LII mencari investor asing di Kepulauan Widi diperbolehkan karena bukan bersifat jual-beli.


IPW Sebut Polri Belum Serius Ungkap Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

17 jam lalu

IPW Sebut Polri Belum Serius Ungkap Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

IPW mempertanyakan keseriusan Polri untuk mengungkap kasus dugaan tambang ilegal yang diungkap Ismail Bolong


Viral Video Curhat Dugaan Praktik KKN di Polri, Polda Sulsel: Sudah Diklarifikasi, Semua Tak Benar

2 hari lalu

Viral Video Curhat Dugaan Praktik KKN di Polri, Polda Sulsel: Sudah Diklarifikasi, Semua Tak Benar

Polda Sulsel memberikan penjelasan soal video anggota Polres Tana Toraja yang meminta Kapolri menindak tegas dugaan praktik KKN di institusi Polri.


WNA Tidak Bayar Denda Tilang Elektronik, Polda Kepri Punya Penangkalnya

2 hari lalu

WNA Tidak Bayar Denda Tilang Elektronik, Polda Kepri Punya Penangkalnya

Integrasi data Polri dan Imigrasi dapat mencegah WNA yang kena tilang elektronik tapi mangkir dari kewajiban membayar denda.


Alasan Kepolisian Belum Beri Sinyal Kelanjutan Liga Indonesia

2 hari lalu

Alasan Kepolisian Belum Beri Sinyal Kelanjutan Liga Indonesia

Asops Kapolri, Irjen. Agung Setya Imam Effendi mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan penilaian resiko untuk kelanjutan liga Indonesia.


BRI Liga 1 Belum Pasti Bergulir Bulan Ini, Polisi Tunggu Hasil Penilaian Resiko

3 hari lalu

BRI Liga 1 Belum Pasti Bergulir Bulan Ini, Polisi Tunggu Hasil Penilaian Resiko

Polisi masih menunggu hasil penilaian resiko yang dibuat Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan izin BRI Liga 1 kembali bergulir.


Jamin TNI-Polri Solid Jika Terpilih Jadi Panglima, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

3 hari lalu

Jamin TNI-Polri Solid Jika Terpilih Jadi Panglima, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

Laksamana Yudo Margono menjamin hubungan TNI-Polri bakal tetap solid jika dirinya terpilih menjadi Panglima TNI.


Polri Ungkap Peran Anak dan Istri Ismail Bolong di Perusahaan Tambang Ilegal

3 hari lalu

Polri Ungkap Peran Anak dan Istri Ismail Bolong di Perusahaan Tambang Ilegal

Bareskrim Polri telah memeriksa istri dan anak Ismail Bolong ihwal kasus dugaan tambang ilegal batu bara di Kalimantan Timur.