Kapolri Janji Tidak Akan Terbitkan Surat Izin Aksi Demo buat HTI

Reporter

Editor

Budi Riza

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo seusai Rapat Koordinasi Program Penertiban Impor Beresiko Tinggi di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, 12 Juli 2017. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi tidak akan mengeluarkan izin unjuk rasa bagi ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ini merupakan tindak lanjut dari pembubaran organisasi massa ini oleh pemerintah pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

"Yang jelas kita dengan ada pembubaran ini maka perijinan kegiatan tentu tidak akan kita berikan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)," kata Tito saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis, 20 Juli 2017.

Baca: Status Hukum Dicabut, HTI Pertanyakan SK dan Surat Peringatan

STTP sendiri adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan petugas polisi yang telah menerima pemberitahuan tertulis secara lengkap tentang rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Tito mempersilahkan setiap ormas mempelajari dulu Perppu ini agar tidak terjadi salah paham.

Baca: Kegiatan HTI Berhenti, Papan Nama Kantor Ditutup Kain Hitam

Tito mengatakan akan menindak tiap ormas yang dinilai pemerintah telah keluar dari aturan perpu Ormas itu. Dia juga mempersilahkan jika ada protes atau gugatan terhadap aturan itu. "Kalau mungkin ada yang berkeberatan, gunakan mekanisme hukum. Silahkan gugat atau apapun namanya," kata Tito.

Tito kemudian mengimbau agar setiap gugatan atau protes tidak dilakukan dengan melawan hukum yang ada. Dia mengatakan jika protes berujung rusuh, Polri bisa menerapkan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107b tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

"Di situ disebutkan larangan ideologi yang bertentangan Pancasila yang dapat menimbulkan kerusuhan, korban jiwa atau harta benda, bisa diancam 20 tahun," kata Tito.

Kemarin, pemerintah mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Ormas Islam itu dinilai memiliki ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila selama ini karena berencana mendirikan sistem pemerintahan khilafah.

Atas putusan ini, HTI bersama kuasa hukumnya telah mengajukan judicial review terhadap terbitnya Perpu Ormas yang mendasari pembubaran mereka.

EGI ADYATAMA






Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

1 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

1 hari lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

1 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

1 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

1 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.


Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

1 hari lalu

Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

1 hari lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok


Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

2 hari lalu

Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

Korlantas Polri berencana untuk menerbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam bentuk elektronik atau digital.


Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

2 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

Pimpinan sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun terhadap Ipda Arsyad Daiva Gunawan,