Busyro Muqoddas Dkk Ajukan Uji Materi Pansus DPR Hak Angket KPK

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ketua KPK Agus Rahardjo menemui Ketua BEM UI Muhammad Syaeful Mujab dan perwakilan ILUNI UI untuk menolak bergulirnya Hak Angket terhadap KPK di Gedung KPK, Jakarta, 14 Juli 2017. Tempo/Arkhelauwisnu

TEMPO.CO, Jakarta - Busyro Muqoddas mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR DPR DPD dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan Busyro diwakili oleh Koalisi Selamatkan KPK dari Hak Angket.

Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur mengatakan ada empat pemohon uji materi, yaitu Busyro Muqoddas, Indonesia Corruption Watch, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, dan YLBHI. Tiga organisasi kemasyarakatan itu bergabung dalam Koalisi Selamatkan KPK.

"Kami meminta tafsiran Pasal 79 ayat 3 dan Pasal 119 ayat 3 tentang kewenangan DPR melakukan hak angket terhadap KPK," kata Isnur di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2017.
Baca :

Amien Rais Sebut Ada Kebusukan di KPK, Jubir: Kami Biasa Dituding

Pansus Angket KPK Rapat Tertutup Bersama Polri, Apa yang Dibahas?

Isnur berpandangan parlemen tidak berwenang melakukan hak angket kepada komisi antirasuah. Sebab, KPK merupakan lembaga independen yang tidak bisa diawasi lembaga manapun. Ia berpegangan kepada putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyebut KPK merupakan lembaga yudikatif.

Selain tak berwenang melakukan hak angket, Isnur menilai, proses lahirnya hak angket KPK cacat prosedur.

Bila berpatokan pada Pasal 199 ayat 3 UU MD3, hak angket harus dihadiri minimal setengah anggota parlemen atau 280 legislator. Dari setengah itu hak angket bisa bergulir bila disetujui oleh setengah peserta.

"Kalau mau tertib aturan harus 140 anggota DPR. Faktanya itu tidak terjadi," kata Isnur.

Pada kesempatan yang sama, anggota ICW Lalola Easter menambahkan bila prosedur audit ingin dilakukan terhadap KPK maka mesti digelar oleh pengadilan. Sebab KPK bagian dari yudikatif. "Jangan ditarik ke wilayah politik," ucapnya soal pansus Hak Angket.

ADITYA BUDIMAN






Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

13 jam lalu

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

2 hari lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

2 hari lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

3 hari lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

19 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

ICW mengatakan presiden dan DPR berjasa membantu 23 napi korupsi keluar penjara lebih cepat.


ICW Duga KPK Berupaya Menghindar Mengusut Korupsi Eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta

22 hari lalu

ICW Duga KPK Berupaya Menghindar Mengusut Korupsi Eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta

KPK dinilai tak perlu menunggu laporan masyarakat utnuk mengusut korupsi eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Edwin Hatorangan Hariandja.


Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara, Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat

54 hari lalu

Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara, Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat

KPK menyetorkan uang pengganti dari terpidana kasus korupsi bansos Covid-19 Juliari Batubara Rp 14,5 miliar ke kas negara. Kronologi kasusnya.


ICW Sayangkan Keputusan Jokowi Kabulkan Pengunduran Diri Lili Pintauli

15 Juli 2022

ICW Sayangkan Keputusan Jokowi Kabulkan Pengunduran Diri Lili Pintauli

Pembuktian dugaan gratifikasi dan tindak penyuapan oleh Lili Pintauli dianggap makin sulit.


ICW Gelar Aksi Penyerahan Balsem Masuk Angin kepada Dewan Pengawas KPK

15 Juli 2022

ICW Gelar Aksi Penyerahan Balsem Masuk Angin kepada Dewan Pengawas KPK

ICW menggelar aksi protes terhadap putusan Dewan Pengawas KPK. Aksi hanya dihadiri kurang dari lima orang dan satu orang sebagai aktor teatrikal.