Sidang E-KTP, Nama Markus Nari Muncul dalam Vonis Terdakwa Irman

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Markus Nari. TEMPO/Eko Siswono

TEMPO.CO, Jakarta - Dua terdakwa korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menyebabkan negara rugi Rp 2,3 triliun. Irman dan Sugiharto divonis 7 dan 5 tahun penjara dan majelis hakim sidang e-KTP juga menyebut mereka menguntungkan orang lain, termasuk Markus Nari.

Majelis hakim mengatakan Irman terbukti menerima uang dari Andi Agustinus sebesar USD 300 ribu dan USD 200 ribu dari Sugiharto. Sementara Sugiharto mendapat uang USD 30 ribu dari Paulus Tannos dan USD 20 ribu dari Johannes Marliem yang kemudian dibelikan mobil Honda Jazz senilai Rp 150 juta.

Selain menguntungkan diri sendiri, Irman dan Sugiharto juga terbukti menguntungkan orang lain. Hakim menyebut ada tiga anggota DPR yang terbukti menerima uang terkait dengan korupsi e-KTP. Mereka adalah Markus Nari, Miryam S. Haryani, dan Ade Komarudin.

Baca : KPK Tetapkan Politikus Golkar Markus Nari Tersangka Korupsi E-KTP

Untuk Markus Nari, jumlah yang diterima adalah USD 400 ribu, Miryam menerima USD 200 ribu, sedangkan Ade Komarudin menerima USD 100 ribu. "Pemberian jelas menguntungkan terdakwa dan berbagai pihak," kata hakim Anwar saat membacakan putusan Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 20 Juli 2017.

Hakim mengatakan kedua terdakwa terbukti merencanakan korupsi e-KTP sejak tahap pembahasan anggaran di DPR. Hal ini dibuktikan dengan adanya permintaan uang dari mantan Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitupulu kepada Irman.

Irman awalnya menolak permintaan Burhanudin. Namun, saat itu Burhanudin mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan menyediakan uang, yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Selanjutnya Andi menemui Irman dan mengajak bertemu dengan Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar. Menurut Andi, Setya adalah pemegang kunci jika ingin anggaran e-KTP disepakati DPR.

Simak pula : Sidang E-KTP, Irman: Ade Komarudin Butuh Rp 4 Miliar buat Markus

"Setya Novanto selanjutnya menyatakan dukungan pada proyek e-KTP pada pertemuan di Hotel Gran Melia," ujar hakim Anwar. Pada pertemuan kedua, saat ditanya progress pembahasan e-KTP, Setya Novanto mengatakan, "Ini sedang kita koordinasikan."

Saat ini penyidik KPK telah menetapkan Markus Nari dan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP setelah Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus. Sementara Miryam S. Haryani telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan palsu.

MAYA AYU PUSPITASARI






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

11 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

23 Juni 2021

KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa Eksekutor KPK Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang hasil lelang.


KPK Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi e-KTP Markus Nari ke LP Sukamiskin

2 Oktober 2020

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi e-KTP Markus Nari ke LP Sukamiskin

KPK mengeksekusi terpidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, Markus Nari.


Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.


Mereka yang Merayakan Natal di Rumah Tahanan KPK

25 Desember 2019

Mereka yang Merayakan Natal di Rumah Tahanan KPK

Untuk bisa berkunjung pada Hari Natal ini, keluarga tahanan harus datang lebih pagi untuk mendaftar terlebih dahulu.


Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.


Kasus E-KTP, KPK Banding Putusan Markus Nari

3 Desember 2019

Kasus E-KTP, KPK Banding Putusan Markus Nari

Febri mengatakan KPK mengajukan banding karena pihaknya meyakini Markus Nari semestinya terbukti menerima US$ 900 ribu.


Markus Nari Hadapi Sidang Vonis di Kasus E-KTP Hari Ini

11 November 2019

Markus Nari Hadapi Sidang Vonis di Kasus E-KTP Hari Ini

Jaksa menuntut Markus Nari 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.


Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara

28 Oktober 2019

Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara

Markus dinilai terbukti menerima 900 ribu dolar AS dari Andi Narogong selaku koordinator pengumpul fee terkait proyek KTP-e.