Mendagri Berharap RUU Pemilu Diputuskan Lewat Musyawarah

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi UU ormas telah selesai dibahas pemerintah, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Lidwina Tanuhardjo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap keputusan akhir terkait lima isu krusial Rancangan Undang Undang Pemilu (RUU Pemilu) diambil melalui musyawarah mufakat, bukan voting. Keputusan itu akan diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, hari ini, Kamis, 20 Juli 2017.

Tjahjo mengaku sempat berkomunikasi dengan anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, serta fraksi di DPR, untuk merundingkan keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Namun, perbedaan pendapat masih terjadi.

Baca: Berstatus Tersangka, Setya Novanto Hadiri Paripurna RUU Pemilu

"Walaupun dari hasil lobi ada yang mengatakan ini prinsip, tidak bisa berubah karena menyangkut strategi partai, pertimbangan politik, garis kebijakan partai dan sebagainya. Ya, kami serahkan pada hasil lobi," ujar Tjahjo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2017.

Tjahjo berharap ada kesepakatan dalam pembahasan RUU Pemilu. Namun, dia melanjutkan, pemerintah telah menyiapkan skenario lain jika pengambilan keputusan dilakukan secara voting. "Ya pasti ada (skenario) dong. Opsi pasti ada, opsi diam juga ada, makanya nanti kita lihat yang terbaik," kata dia.

Tjahjo juga mengingatkan agar semua fraksi mengedepankan penguatan demokrasi dan presidensial. "Bagi pemerintah, yang penting pemerintah dan DPR mampu segera memutuskan undang-undang ini, disahkan dalam upaya untuk menyiapkan aturan KPU supaya tahapan tak terganggu," tutur Tjahjo.

Baca juga: Seperti Apa Peta Dukungan Partai Terhadap RUU Pemilu?

Ambang batas presidensial menjadi salah satu poin yang kerap diperdebatkan. Sejumlah fraksi meminta ambang batas 15 persen, 10 persen, bahkan 0 persen. Pemerintah menginginkan ambang batas 20 persen karena pada pemilu sebelumnya aturan itu tidak menimbulkan masalah. Penandatanganan naskah RUU Pemilu pun belum bisa dilakukan lantaran masih menyisakan lima paket yang belum diputuskan.

YOHANES PASKALIS PAE DALE






Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

1 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

5 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

5 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

15 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

17 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok


Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

19 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lakukan pemantauan terhadap 4 kabupaten di Bali untuk penggunaan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.


Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

22 hari lalu

Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Abdullah Azwar Anas resmi menjabat sebagai Menpan RB setelah dilantik Presiden Jokowi hari ini.


Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

22 hari lalu

Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

DPRD DKI berhak mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan


Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini

22 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini

Azwar Anas menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk menggantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB.