DPR Putuskan 5 Isu Krusial RUU Pemilu Hari Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota dewan beristirahat dan berbincang - bincang, seusai pembacaan hasil laporan pembahasan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemilu, dalam rapat paripurna yang diskors, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, (11/4). TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah anggota dewan beristirahat dan berbincang - bincang, seusai pembacaan hasil laporan pembahasan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemilu, dalam rapat paripurna yang diskors, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, (11/4). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan atas lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu atau RUU Pemilu, hari ini, Kamis, 20 Juli 2017.

    Berdasarkan jadwal agenda kegiatan yang tertulis di situs resmi DPR, paripurna digelar pukul 09.00 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan. Namun, dari pantauan Tempo, ruang rapat paripurna masih terlihat sepi hingga pukul 09.30. Presensi rapat pun baru diisi beberapa anggota DPR.

    Baca: Soal RUU Pemilu, Jokowi: Jangan sampai Ada Partai yang Dirugikan

    Dalam paripurna, pimpinan sidang akan mengumumkan agenda sidang, kemudian merundingkan mekanisme pengambilan keputusan. Setiap fraksi diyakini masih mengupayakan musyawarah untuk pengambilan keputusan, tapi voting akan dilakukan jika opsi musyawarah belum mendapat hasil.

    Pembahasan RUU Pemilu di Panitia Khusus sebelumnya berjalan alot. Mereka belum sepakat mengenai lima isu krusial dalam RUU tersebut sehingga dibawa ke paripurna. Kelima isu itu adalah ambang batas presidensial, ambang batas parlemen, sistem pemilu, jumlah kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara.

    Ambang batas presidensial menjadi salah satu poin yang kerap diperdebatkan. Sejumlah fraksi meminta ambang batas 15 persen, 10 persen, bahkan nol persen. Adapun pemerintah menginginkan ambang batas 20 persen karena dirasa tidak menimbulkan masalah pada pemilu sebelumnya.

    Baca juga: RUU Pemilu, Fadli Zon Tuding Pemerintah Jegal Prabowo di 2019

    Penandatanganan naskah RUU Pemilu pun belum bisa dilakukan lantaran masih menyisakan lima paket yang belum diputuskan. Berikut ini kelima paket tersebut.

    1. Paket A
    - Ambang batas presiden: 20 atau 25 persen
    - Ambang batas parlemen: 4 persen
    - Sistem pemilu: terbuka
    - Alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-10
    - Metode konversi suara: sainte lague murni

    2. Paket B
    - Ambang batas presiden: 0 persen
    - Ambang batas parlemen: 4 persen
    - Sistem pemilu: terbuka
    - alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-10
    - Metode konversi suara: kuota hare

    3. Paket C
    - Ambang batas presiden: 10 atau 15 persen
    - Ambang batas parlemen: 4 persen
    - Sistem pemilu: terbuka
    - Alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-10
    - Metode konversi suara: kuota hare

    4. Paket D
    - Ambang batas presiden: 10 atau 15 persen
    - Ambang batas parlemen: 5 persen
    - Sistem pemilu: terbuka
    - Alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-8
    - Metode konversi suara: sainte lague murni

    5. Paket E
    - Ambang batas presiden: 20 atau 25 persen
    - Ambang batas parlemen: 3,5 persen
    - Sistem pemilu: terbuka
    - Alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-10
    - Metode konversi suara: kuota hare

    YOHANES PASKALIS PAE DALE | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.