KPK Ingatkan Wali Kota, 20 Gubernur Terlibat Kasus Korupsi

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan saat berkunjung di kantor Redaksi Tempo, Jakarta, 18 Februari 2016. TEMPO/Bintari Rahmanita

TEMPO.CO, Malang - Separuh lebih Gubernur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan KPK telah menangkap sebanyak 20 Gubernur yang terlibat korupsi. "Lebih dari 50 persen Gubernur terlibat korupsi," katanya dalam Rakernas Apeksi di Malang, Rabu 19 Juli 2017.

Belum lagi, sejumlah kasus tindak pidana korupsi lain yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian. Untuk itu, dia meminta Kepala Daerah menggunakan anggaran sesuai peruntukan. Serta menjauhi penyelewengan anggaran keuangan daerah.

"Penegak hukum wajib menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyimpangan yang dilakukan aparatur sipil negara," katanya. Sepanjang tak ada kerugian negara atau memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan 98 Wali Kota peserta Rakernas Apeksi untuk berhati-hati mengelola anggaran. Lantaran, berpotensi terjadi pelanggaran atau tindak pidana korupsi. "Harus berhati-hati dalam mengelola anggaran," katanya.

Kementerian Dalam Negeri bersama KPK tengah menyusun mekanisme untuk meningkatkan fungsi inspektorat dalam mencegah tindak pidana korupsi. Agar Inspektorat berfungsi lebih optimal dalam menekan tindak pidana korupsi. "Hasil kesimpulan pembahasan dengan BPKP, dan KPK telah diserahkan kepada presiden," ujarnya.

Wali Kota Malang Mochamad Anton mengaku menggunakan anggaran keuangan sesuai mekanisme. Serta menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku."Jika mekanisme dipenuhi, tak perlu khawatir terjerat tindak pidana korupsi," kata Anton.

EKO WIDIANTO






Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

5 jam lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

6 jam lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

7 jam lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

7 jam lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

9 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

2 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

3 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

4 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.