Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amien Rais Temui Pansus Angket, Klaim Susun Makalah Kejahatan KPK

image-gnews
Mantan Ketua Partai Amanat Nasional Amien Rais menemui Panitia Khusus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Juli 2017. Tempo/ARKHELAUS
Mantan Ketua Partai Amanat Nasional Amien Rais menemui Panitia Khusus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Juli 2017. Tempo/ARKHELAUS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta  - Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amien Rais menemui Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 19 Juli 2017. Amien menuturkan tujuan kedatangannya ke DPR untuk memberi masukan kepada pansus soal keprihatinannya terhadap KPK.

"Saya mantan ketua MPR, saya lima tahun memimpin lembaga tertinggi waktu itu. Kalau saya diam saja ada seperti ini, saya seperti enggak tanggung jawab," kata Amien Rais  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca: Amien Rais Sebut Ada Kebusukan di KPK, Jubir: Kami Biasa Dituding

Ia mengaku kedatangannya berdasarkan inisiatifnya sendiri setelah mendapat pertimbangan Ketua PAN Zulkifli Hasan untuk menemukan momentum yang tepat menemui Pansus. "Saya datang inisiatif sendiri, saya akan kasih masukan ke Pansus Angket," kata Amien.

Amien berujar telah menyusun sebuah makalah yang berisi dugaan kejahatan yang dilakukan KPK. Dia enggan menjelaskan isi makalah berikut data-data yang digunakan dalam penyusunan makalah yang akan diajukan ke pansus. "Ini saya simpan dulu," katanya.

Lihat: Amien Rais Gagal Bertemu Pemimpin KPK Bicarakan Kasus Suap

Ketika ditanya wartawan bukti-bukti yang dibawa soal dugaan kejahatan KPK, Amien malah menjawab, "saya ini student of political science. Saya guru besar di bidang politik. Saya tidak sombong. Saya di Gajah Mada, ke Chicago dulu, pernah jadi ketua MPR. Saya tahu negeri ini masa saya diam saja," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Amien, kedatangannya adalah tanggung jawab moral. Hanya, kata dia, menunggu momentum yang tepat. Terlebih setelah KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP. "Jangan saya dianggap mainkan kartu saya. This is my own, this is my perspective, this is my conclusion tentang KPK," ujarnya.

Simak: Jaksa KPK: Aliran Dana ke Amien Rais Entry Point Perkara Lain

Amien datang sekitar pukul 13.39 dengan didampingi Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap dan Presidium Alumni 212 Ustad Ansufri Idrus Sambo. Namun, pertemuan dengan pansus hanya berlangsung sekitar 10 menit. Pada 13.53 Amien keluar meninggalkan ruang pansus.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan pertemuan dengan Amien ditunda lantaran bersamaan dengan pertemuan Pansus dengan Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Syafruddin. "Iya jadi langsung dengan Wakapolri," katanya.

ARKHELAUS W.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

8 jam lalu

Suasana Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

Belanja kementerian/lembaga atau K/L dalam APBN 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun.


Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

17 jam lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

Pertemuan antara legislator Indonesia dan Korea Selatan membahas keberlanjutan hubungan kerja sama yang telah terjalin selama 51 tahun.


Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

18 jam lalu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, saat menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar rapat pimpinan DPR, di ruang rapat Badan Musyawarah, Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Ketua DPR, Puan Maharani, meminta agar pemerintah fokus membantu karyawan Sritex supaya tak ada PHK.


Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

19 jam lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.


MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

20 jam lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

Wakil Ketua DPR Adies Kadir merespons permintaan MK untuk memisahkan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membuat UU baru.


Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

20 jam lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

Anggota Komisi II DPR mengusulkan delapan UU politik agar dipertimbangkan untuk direvisi dengan metode omnibus law.


Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

23 jam lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Komisi XII DPR. Berikut seputar DRP Pigai dengan DPR.


Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

23 jam lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (20/9/2024). ANTARA
Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

Ketua KPU Mochammad Afifuddin merespons usulan salah satu anggota DPR agar KPU diubah menjadi lembaga adhoc dua tahun saja.


Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

1 hari lalu

Koalisi masyarakat sipil membentangkan poster saat memasuki hari kelima berdemo dengan tuntutan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun menggantung di DPR di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 September 2024. Aksi ini masih terus dijalankan setiap hari hingga 20 September 2024. Pendemo menilai September adalah waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU PPRT sebelum pelantikan anggota DPR RI periode berikutnya. TEMPO/Subekti.
Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

Menurut Willy Aditya, tidak ada alasan untuk menunda pengesahan RUU PPRT.


Komisi II DPR Bakal Panggil Seluruh Penjabat Kepala Daerah untuk Evaluasi

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) melantik Teguh Setyabudi menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Jumat, 18 Oktober 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Komisi II DPR Bakal Panggil Seluruh Penjabat Kepala Daerah untuk Evaluasi

Komisi II DPR akan segera menyurati Menteri Tito Karnavian untuk mengeksekusi rencana tersebut.