Heru Budi Bantah Jadi Kepala Setpres Karena Dekat Jokowi

Reporter

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat dijumpai di Gedung Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017. TEMPO/Larissa

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membantah bila penunjukan dirinya sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan karena kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo.

Heru mengaku dirinya berinisiatif mengajukan lamaran setelah melihat iklan lowongan posisi Kepala Sekretariat Kepresidenan di internet. Ia lantas mendaftar dan mengikuti serangkaian proses seleksi secara resmi.  

Baca: Eks Calon Wakil Ahok Besok Dilantik Jadi Kepala Setpres 

Heru sudah menjalani proses seleksi sejak dua bulan lalu. “Saya mau coba berkarir di tempat lain saja,” katanya, Rabu 19 Juli 2017.

Heru mengaku tidak ada arahan sama sekali dari Presiden Jokowi, yang dulu pernah menjadi atasannya kala menjadi Gubernur DKI Jakarta. “Karena ada bukaan lamaran kosong ya ikut. Nanti saya di bawah Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)," ujar Heru.

Baca: Heru Budi Jadi Kepala Setpres, Djarot Belum Tentukan Penggantinya

Heru  rencananya bakal dilantik sebagai Kepala Sekreatariat Kepresidenan besok Kamis, 20 Juli 2017.  Informasi itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. Ia mengatakan Heru akan dilantik di Istana Kepresidenan pukul 09.00 WIB, Kamis, 20 Juli 2017.

"Sedangkan pesan tertulisnya belum sampai. Karena kami dapat bocoran, ban saja bisa bocor, hehehe," ujar Saefullah usai menjalani sidang paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.

Baca: Gagal Jadi Calon Wagub Ahok, Heru Budi: Muka Lebih Cerah  

Mantan calon wakil Gubernur  yang akan berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta itu akan menggantikan Darmansjah Djumala, yang kini menjadi Duta Besar Austria.

Adapun pengganti Heru, kata Saefullah, masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.  Menurut Saefullah, pengganti Heru adalah pejabat yang setara dengan pangkat eselon dua. "Itu nanti gubernur, lihat gubernur pilih siapa begitu lho. Kalau saya kan cuma eksekusi, misal, 'Pak Sekda usulin ini, usulin itu' begitu," ujar Saefullah.

Baca: Alasan Heru Budi Lemah Mengelola Aset Jakarta 

Sebelum dilantik di istana, Heru sampai saat ini masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Menurut Saefullah, kepergian Heru tidak akan meninggalkan beban besar bagi kinerja Balai Kota. Pasalnya, kata Saefullah, sistem di DKI Jakarta sudah solid dan transparan.

LARISSA HUDA






Heru Budi Hartono Naikkan UMP 2023 & RAPBD DKI Sempat Bengkak Hampir Rp 5 Triliun Jadi Top 3 Metro

1 jam lalu

Heru Budi Hartono Naikkan UMP 2023 & RAPBD DKI Sempat Bengkak Hampir Rp 5 Triliun Jadi Top 3 Metro

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono naikkan UMP 2023 & RAPBD DKI sempat bengkak hampir Rp 5 triliun jadi Top 3 Metro hari ini.


Daftar Nama Petinggi BUMD DKI Jakarta yang Dicopot di Era Heru Budi Hartono

4 jam lalu

Daftar Nama Petinggi BUMD DKI Jakarta yang Dicopot di Era Heru Budi Hartono

Inilah daftar pergantian pimpinan perusahaan yang berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta di era Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.


Heru Budi Hartono MInta Wali Kota Jaga Aset di Jakarta Timur

19 jam lalu

Heru Budi Hartono MInta Wali Kota Jaga Aset di Jakarta Timur

Heru Budi Hartono minta ASN Pemkot Jakarta Timur kejar target dalam meminimalisir potensi banjir dan peremajaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).


Heru Budi Hartono Kumpulkan Para Kepala Dinas, Bahas KJP & Kegiatan Tahun 2023

21 jam lalu

Heru Budi Hartono Kumpulkan Para Kepala Dinas, Bahas KJP & Kegiatan Tahun 2023

Heru Budi Hartono menggelar rapat pimpinan bersama para pejabat Pemprov DKI Jakarta, Senin, 28 November 2022.


Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi aturan baru penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).


Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

1 hari lalu

Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

Kepgub yang baru diteken Pj Gubernur Heru Budi Hartono itu menimbulkan keresahan dari PJLP yang berusia di atas 56 tahun.


DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

1 hari lalu

DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

Ketua Komisi A DPRD DKI mengatakan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi petugas RT/RW belum pernah disesuaikan sejak 2018.


Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

2 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan penghapusan wali kota dan bupati setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, tidak benar.


UMP DKI 2023 Segera Diumumkan, Apa Itu UMK dan UMP dalam Penetapan Upah Minimum?

2 hari lalu

UMP DKI 2023 Segera Diumumkan, Apa Itu UMK dan UMP dalam Penetapan Upah Minimum?

UMP, termasuk UMP DKI, merupakan batasan upah minimal yang ditetapkan oleh suatu provinsi dan berlaku di kabupaten/ kota yang tercakup.


Pengembangan M Bloc Space, Ada Renovasi Sistem Integrasi Transjakarta, MRT, dan LRT

2 hari lalu

Pengembangan M Bloc Space, Ada Renovasi Sistem Integrasi Transjakarta, MRT, dan LRT

Kementerian BUMN bakal mengembangkan kawasan M Bloc Space, Blok M, Jakarta Selatan.