Bupati Terpilih Barito Kuala Diperiksa Kejati Kalimantan Selatan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi dinas luar kota. shutterstock.com

    Ilustrasi dinas luar kota. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Banjarmasin - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan memeriksa Bupati terpilih Barito Kuala, Noormiliyani Aberani Sulaiman, atas dugaan kasus perjalanan dinas fiktif di DPRD Kalimantan Selatan. Sebelum ikut Pilkada Barito Kuala pada Februari 2017, Noormiliyani menjabat sebagai Ketua DPRD Kalsel periode 2014-2019.

    Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sedang menelisik dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Kalimantan Selatan di tahun anggaran 2015. “Kalau Pergubnya salah, saya dan kekawanan siap mengembalikan (uang). Saya pikir kekawanan enggak ada jua yang berniat korupsi,” kata Noormiliyani selepas diperiksa jaksa, Rabu 18 Juni 2017.

    Menurut dia, anggaran perjalanan dinas legislator tahun anggaran 2015 mengacu Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas. Noormiliyani tidak tahu ada peraturan lain setingkat menteri yang turut mengatur perjalanan dinas legislator. “Kalau Pergubnya salah, kami siap mengembalikan, kok. Ada PMK Nomor 53, nanti keluar lagi peraturan menteri, bingung lagi,” kata Noormiliyani.

    Perihal dugaan perjalanan dinas fiktif, ia meminta setiap anggota Dewan untuk mempertanggungjawabkan. Sebab, Noormiliyani sebatas meneken persetujuan surat penugasan atas hasil rapat di Badan Musyawarah DPRD Kalimantan Selatan. Ia pun tidak bisa mengecek satu per satu apakah benar anggota Dewan telah menunaikan perjalanan dinas.

    “Selama tahun 2015, saya sudah 19 kali perjalanan dinas. Tolong minta tenggang waktunya untuk mengembalikan, ini tergantung pribadi saja. Kalau saya kooperatif saja, Insyallah kekawanan sama,” kata isteri dari Bupati Barito Kuala saat ini, Hasanuddin Murad itu.

    Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Munaji, mengatakan masih mendalami dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di lingkungan DPRD Kalimantan Selatan. Munaji sudah mengantongi 15 nama pegawai sekretariat dan anggota DPRD Kalimantan Selatan yang diduga kuat menilap duit negara.

    “Tapi belum tentu semuanya tersangka karena nilainya kecil-kecil dan variatif, mulai Rp 1 juta sampai Rp 30 juta,” kata Munaji. Mengutip salinan audit BPKP Kalimantan Selatan, ia menduga ada kerugian negara sebesar Rp 7 miliar.

    Menurut dia, sebagian anggota Dewan sudah mengembalikan duit dengan total Rp 400 juta lebih. Ia menemukan modus culas legislator yang memanipulasi anggaran perjalanan dinas setingkat eselon II menjadi eselon I dan melakukan perjalanan fiktif. Selain itu, kata Munaji, pegawai sekretariat Dewan kerap menerima kelebihan bayar saat ikut perjalanan dinas.

    DIANANTA P. SUMEDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Yang Datang ke Istana, Ada Nadiem Makarim dan Tito Karnavian

    Seusai pelantikannya, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah nama ke Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2019. Salah satunya, Tito Karnavian.