Setya Novanto Tersangka, Jokowi Tegaskan Tak Akan Ikut Campur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara kepada wartawan sebelum memasuki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 20 Mei 2017. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Riyadh. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara kepada wartawan sebelum memasuki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 20 Mei 2017. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Riyadh. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi penetapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik(e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepada awak media, Jokowi menegaskan ia tak akan ikut campur dalam proses hukum yang berlangsung.

    "Saya sebaiknya tidak usah berkomentar dulu ya untuk masalah Pak Setya Novanto, supaya tidak ada kesan intervensi," ujar Jokowi di Jakarta Convention Center, Rabu, 19 Juli 2017.

    Baca: Setya Novanto Lakukan Perlawanan Tantang KPK Adu Bukti

    Jokowi mengatakan ia mempercayakan seluruh proses hukumnya kepada KPK. Lagi pula, kata dia, penyidikan perkara Setya Novanto sudah menjadi wewenang KPK.

    Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus e-KTP pada Senin lalu, 17 Juli 2017. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga berperan dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan dengan mengkondisikan peserta dan pemenang tender proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Adapun kerugian negara akibat korupsi ditaksir mencapai Rp 2,3 triliun. Setya juga disebut menerima uang dari korupsi e-KTP senilai Rp 574 miliar.

    ISTMAN M.P.

    Video Terkait:
    Setya Novanto Jadi Tersangka, Sekjen Golkar Beri Pernyataan




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.