INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) pengembangan Center of Excellence (CoE) di Auditorium Gandhi Gedung BPKP, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017. CoE adalah bentuk sinergi antara BPKP, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah yang berkomitmen menciptakan pemerintahan bersih.
Dalam sambutannya, mewakili delapan pemerintah provinsi dan 14 kabupaten/kota, Gubernur berharap program ini bisa meningkatkan kapasitas para pengawas internal pemerintah serta pengelolaan keuangan yang baik dan good governance. "Pemerintah daerah diuntungkan dengan program ini karena kami mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan aparatur terbaik kami guna ditingkatkan kapasitasnya," ujar Aher, sapaan akrab Gubernur.
Baca Juga:
Menurut Aher, kesempatan ini sangat baik untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga berdampak positif pada pembangunan. "Faktor sumber daya aparatur harus terus kita tingkatkan kapasitasnya," tuturnya.
CoE merupakan bagian dari program State Accountability Revitalization (STAR), program yang dibiayai Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung reformasi birokrasi pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas di bidang manajemen keuangan dan audit sektor publik. Program ini diinisiasi pemerintah.
BPKP ditunjuk sebagai executing agency yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini. Salah satu kegiatan STAR adalah pemberian beasiswa program S-2 dan S-1 kepada pengelola keuangan dan aparat pengawasan internal pemerintah di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah. Hingga Juni 2017, jumlah lulusan program gelar STAR S-1 452 orang dan S-2 1.503 orang. Sehingga totalnya mencapai 1.955 orang atau 78,20 persen dari target Design and Monitoring Framework.
Baca Juga:
Selain memberikan beasiswa S-2 dan S-1/D-IV, STAR juga melakukan transfer of knowledge kepada aparatur pemerintah daerah melalui CoE, bekerja sama dengan perguruan tinggi terdepan di Indonesia.
Ardan menuturkan birokrasi yang menjadi unsur penggerak pembangunan harus berkualitas tinggi, efisien, efektif, bersih, dan akuntabel. "Karena itu, fondasi awal yang harus dilakukan adalah penguatan sumber daya dan proses bisnis pemerintahan. Kebutuhan inilah yang dijembatani usaha melalui program State Accountability Revitalization yang didukung oleh ADB," katanya.
Lebih lanjut, Ardan menjelaskan, STAR mendukung prioritas reformasi birokrasi pemerintah dalam rangka memperkuat akuntabilitas. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem, pembelajaran pelatihan, serta penguatan kelembagaan melalui perbaikan sistem terkait dengan akuntabilitas dan pengawasan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang menghadiri penandatanganan MOU, berujar pemerintah pusat ingin perencanaan program strategis nasional berjalan baik hingga tingkat desa. "Karena itu, fungsi penguatan akuntabilitas juga harus menjadi hal yang lebih dioptimalkan ke depan," ujarnya.
Tjahjo menilai peran perguruan tinggi menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan daerah dan proses pengambilan kebijakan politik di dalamnya. "Perguruan tinggi harus menyampaikan masukan secara kritis dan komprehensif," ucapnya.
Adapun Sekretaris Jenderal Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim mengungkapkan kerja sama CoE ini penting karena terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat. "Keterlibatan perguruan tinggi akan berdampak positif dalam arti perguruan tinggi terlibat dalam proses pengembangan kapasitas ini,” katanya. (*)
