Begini Sepak Terjang HTI Sebelum Dibubarkan Kemenkumham  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Haka Asasi Manusia, Freddy Haris saat menyampaikan Surat Keputusan (SK) pencabutan Badan Hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Gedung Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta, 19 Juli 2017. Tempo/Irsyan

TEMPO.CO, Jakarta -  Hari ini, Rabu, 19 Juli 2017, pemerintah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran diumumkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris, di Gedung Kementerian Hukum dam HAM, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB. Ini merupakan ormas pertama yang dibubarkan lewat Perpu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017.

Sejak dua bulan lalu, pemerintah mengumumkan rencana pembubaran ormas yang mengusung pemerintahan model khilafah ini.. Ormas itu dianggap mengancam keutuhan negara karena memiliki paham dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca: HTI Resmi Dibubarkan, Kemenkumham Cabut Status Hukumnya

HTI merupakan bagian dari jaringan global Hizbut Tahrir, organisasi yang didirikan mantan hakim (kadi) wilayah Yerusalem dan Yordania, Taqiyuddin an-Nabhani, pada Maret 1953 di Palestina. Hizbut Tahrir, yang berarti partai pembebasan, lahir sebagai gerakan mengembalikan kekhilafahan Islam dan merespons proklamasi Israel pada 14 Mei 1948.

Di Indonesia, cikal bakal HTI berawal pada awal 1980-an. Ketika itu, Abdullah bin Nuh, pemilik Pesantren al-Ghazali, Bogor, bertemu dan mengundang Abdurrahman Al Baghdzadi, aktivis HT Libanon kelahiran Palestina yang sejak 1960-an menetap di Australia, pada 1982. Dua tahun kemudian, pembelajaran oleh Al Baghdzadi mulai diikuti aktivis kampus.

Baca: Alasan HTI Harus Dibubarkan, Ini Kata Wiranto

HTI mulai muncul ke muka publik seiring dengan kebebasan berpendapat pada era reformasi. Pada Maret 2002, untuk pertama kalinya mereka menyerukan kekhilafahan Islam lewat Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Istora Senayan, Jakarta. Acara itu disebut-sebut sebagai tonggak lahirnya HTI.

Sejak saat itu, mereka aktif merespons berbagai peristiwa penting. Mereka juga semakin modern dalam menyebarkan gerakan HTI dengan menerbitkan buku Pembentukan Partai Politik Islam dan meluncurkan situs web resmi www.hizbut-tahrir.or.id pada 2004. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 22 Juni 2006, HTI terdaftar sebagai ormas lewat terbitnya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Nomor 44/D.III.2/VI/2006.

Belakangan, pada Juli 2014, HTI disahkan sebagai badan hukum perkumpulan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kini HTI diperkirakan memiliki anggota hingga 1 juta orang. HTI mengklaim memiliki cabang di 330 kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh provinsi.

NINIS CHAIRUNISA |  AGOENG WIJAYA

Video Terkait:
Pemerintah Resmi Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)





HTI



Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

26 Juni 2022

Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Reza Hariyadi menduga ada pihak yang hendak menyeret Anies Baswedan ke dalam politik identitas dengan melakukan pola-pola stigmatisasi dan framing


Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

13 Juni 2022

Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

Bala Anies menilai ada upaya untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

11 Juni 2022

Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

Deklarator Relawan ANIES, La Ode Basir, menilai kemunculan FPI Reborn demi menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024


Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

11 Juni 2022

Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

Kemunculan FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden dinilai untuk menjelekkan Anies Baswedan


Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

10 Juni 2022

Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

Relawan Anies Baswedan itu telah mengkaji kemunculan dua kelompok FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden yang belum terjawab hingga sekarang.


Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

10 Juni 2022

Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

Atribut mirip bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dipasang di acara Majelis Sang Presiden yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024


Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

10 Juni 2022

Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

Acara deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Majelis Sang Presiden sempat ricuh karena atribut mirip bendera HTI


Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

9 Juni 2022

Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

Pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan Anies harus memberi klarifikasi soal dua kelompok tersebut.


Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

9 Juni 2022

Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi mengaku tidak mengenal ketua panitia deklarasi dukung Anies Capres 2024 di Hotel Bidakara.


Ada Bendera HTI, Polisi Periksa LSM Damai Penyelenggara Deklarasi Anies

9 Juni 2022

Ada Bendera HTI, Polisi Periksa LSM Damai Penyelenggara Deklarasi Anies

Polisi periksa sejumlah saksi terkiat penyelenggaraan deklarasi dukungan ke Anies di Hotel Bidakara. Ada bendera HTI terpasang.