Eks Ketua MK: Perpu Ormas Tak Penuhi Syarat Dikeluarkannya Perpu

Reporter

Hamdan Zoelva. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konsitusi atau MK 2013-2015, menanggapi mengenai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat atau Perpu Ormas.

Perpu Ormas, yang diumumkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan Wiranto, Rabu 12 Juli 2017, menurut Hamdan Zoelva tidak memenuhi syarat dikeluarkannya Perpu.  “Jika mempergunakan ukuran obyektif yang dimaksud konstitusi dan putusan MK, Perpu Ormas itu tidak memenuhi syarat dikeluarkannya Perpu,” kata dia, kepada Tempo, Selasa, 18 Juli 2017. Alasannya, “Karena tidak ada keadaan mendesak yang mengharus dikeluarkannya, dasar hukum baru setingkat norma UU untuk membubabarkan Ormas,” kata dia.

Baca juga:

Soal Perpu Ormas, Jokowi ...

Menurut Hamdan, Sebenarnya dasar hukun utk membubarkan Ormas sudah diatur dalam UU 17/2013 tentang Ormas, walaupun prosesnya harus menempuh jalur yang panjang, dari peringatan tertulis sampai tiga  kali, pembekuan sementara, setelah itu permintaan pembubaran kepada pengadilan.

Sementara, alasan pemerintah mengeluartkan Perpu Ormas yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 itu untuk mengantisipasi kegiatan ormas yang dinilai mengancam eksistensi bangsa dan menimbulkan konflik.

Baca pula:

Refly Harun: Perppu Ormas Langgar Kebebasan Berserikat, Sebab...

"Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Rabu, 12 Juli 2017.

Hamdan pun mengakui, memang UU 17/2013 tersebut tidak mengakomodir suatu tindakan dalam keadaan gawat atau darurat yang dilakukan oleh suatu ormas yang melakukan kekerasan atau gerakan separatis, atau tidak ada wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk menindak dengan membubarkan ormas yang meresahkan dan nyata-nyata merongrong keberadaan negara dengan tindakan cepat dan segera.

Silakan baca:

Soal Perppu Ormas, Jimly Asshiddiqie: Pemerintah Tidak Otoriter

Setuju Perpu Ormas, Alasan ICMI: Indonesia Bukan Negara Islam

“Tetapi, kondisinya pada saat ini tidak ada suatu ormas yang nyata-nyata melakukan tindakan atau kegiatan masif yang merongrongkan keberadaan NKRI, sehingga sudah sangat membayahakan negara, yang kalau tidak diambil tindakan segera, maka negara yang terancam,” kata Hamdan.

Hamdan belum melihat urgensi dikeluarkannya Perpu Ormas tersebut. Jika perlu Perpu Ormas diterbitkan, tapi nyatanya tidak ada kondisi yang membahayakan atau darurat yang disebutkan. “Buktinya, keluarnya Perppu Ormas tidak disertai adanya tindakan pembubaran Ormas yang demikian,” kata Hamdan Zoelva. “Jadi urgensi darurat dan kekosongan hukum setingkat UU tidak terpenuhi”.

S. DIAN ANDRYANTO






Hamdan Zoelva Dicatut dalam Pesan Berantai soal Demo Mahasiswa 11 April

11 April 2022

Hamdan Zoelva Dicatut dalam Pesan Berantai soal Demo Mahasiswa 11 April

Nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dicatut dalam pesan berantai yang berjudul skenario setingan aksi demo mahasiswa 11 April 2022


SEMMI Bantah Hamdan Zoelva Jadi Mentor Demonstrasi 11 April

11 April 2022

SEMMI Bantah Hamdan Zoelva Jadi Mentor Demonstrasi 11 April

Hamdan Zoelva dipastikan tidak mungkin mau melakukan sesuatu yang bertolak belakangan dengan keilmuan dan nilai-nilai yang diyakini.


Mantan Ketua MK Ungkap Efek Domino Jika Pemilu 2024 Ditunda

27 Februari 2022

Mantan Ketua MK Ungkap Efek Domino Jika Pemilu 2024 Ditunda

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, mengungkapkan kerumitan dalam sistem demokrasi yang bakal terjadi jika Pemilu 2024 ditunda.


Hamdan Zoelva Sebut Jika Gugatan AD/ART Diterima Bisa Merusak Tatanan Hukum

10 November 2021

Hamdan Zoelva Sebut Jika Gugatan AD/ART Diterima Bisa Merusak Tatanan Hukum

Hamdan Zoelva, mengatakan putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) oleh kubu Moeldoko sudah tepat


Konflik Demokrat: Yusril Ihza Versus Hamdan Zoelva

12 Oktober 2021

Konflik Demokrat: Yusril Ihza Versus Hamdan Zoelva

Konflik Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono dan kubu pendukung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memasuki babak anyar. Empat bekas ketua DPC Partai Demokrat yang telah dipecat AHY mengajukan permohonan uji materi menyoal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ke Mahkamah Agung.


Hamdan Zoelva Minta MA Tetapkan Demokrat Jadi Pihak Terkait di Gugatan Yusril

11 Oktober 2021

Hamdan Zoelva Minta MA Tetapkan Demokrat Jadi Pihak Terkait di Gugatan Yusril

Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, meminta Mahkamah Agung menetapkan kliennya sebagai pihak termohon intervensi atau pihak terkait dalam permohonan uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra.


MK Jelaskan Soal Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

1 September 2021

MK Jelaskan Soal Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

Gugatan mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN itu ditolak MK.


Novel Baswedan: Putusan MK Bukan Membenarkan Pelanggaran Hukum dalam TWK

1 September 2021

Novel Baswedan: Putusan MK Bukan Membenarkan Pelanggaran Hukum dalam TWK

Menurut Novel Baswedan, dalam putusannya MK tidak membenarkan pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan TWK.


Formula E Tak Terganggu Pergantian Direksi Jakpro

28 Agustus 2021

Formula E Tak Terganggu Pergantian Direksi Jakpro

Jakpro bertanggung jawab atas beberapa mega proyek seperti Jakarta International Stadium, ITF Sunter, hingga balap mobil listrik Formula E.


Mantan Ketua MK Nilai Pandemi Bukan Alasan Menunda Pemilu 2024

24 Agustus 2021

Mantan Ketua MK Nilai Pandemi Bukan Alasan Menunda Pemilu 2024

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menilai pandemi bukan alasan untuk menunda Pemilu 2024 karena Indonesia masih bisa menggelar pemilihan.