DPR Mengklarifikasi Rencana Pensiun Dini Tito Karnavian

Reporter

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan pemblokiran aplikasi Telegram oleh pemerintah sebagai respon lantaran pihaknya tidak diberi akses untuk memantau pergerakan terduga teroris yang menggunakan aplikasi tersebut. Jakarta, 17 Juli 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Pada rapat dengar pendapat antara Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, anggota  dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, mengklarifikasi kabar soal rencana pensiun dini orang nomor satu di kepolisian itu.

Menurut Adies, dia tergelitik, dengan beredarnya kabar tersebut. "Kami mohon penjelasan, ini (pensin dini) hoax atau beneran," kata Adies di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 17 Juli 2017.

Baca: Tito Karnavian Bantah Akan Terjun ke Politik, Ingin Pensiun Dini

Tito Karnavian menuturkan bahwa rencana pensiun dini itu pertama kali ditanyakan pada wawancara dengan pemimpin redaksi Kompas, Budiman Tanurejdo. Tito mengatakan bahwa memang ada keinginan pensiun dini untuk penyegaran organisasi serta kesehatan dirinya.

"Pekerjaan jadi Kapolri itu paling stressful di dunia. Polri itu lembaga kepolisian nomor dua terbesar di dunia setelah Cina. Cina itu negara sosialis, bisa (memerintah) dengan tangan besi. Karena kita sistemnya open democracy, keamanan banyak masalah. Tidak bagus untuk kesehatan saya," kata Tito.

Simak: Tito Karnavian: Pelaku Bom Panci Bandung Radikal karena Internet

Tito juga mengklarifikasi bahwa ia tidak tertarik masuk dunia politik jika benar-benar pensiun dini. Tito menjelaskan bahwa ingin terjun ke dunia pendidikan di Nanyang Technological University, Singapore.

"Tidak mungkin juga ke partai politik, apalagi mencalonkan jadi presiden. Mungkin saya ingin ke akademisi saja, di almamater saya di Singapura," kata Tito Karnavian.

PUTRI THALIAH | KSW






Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

6 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

12 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

12 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

13 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

13 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

13 hari lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi, menurutnya sekaligus sesuai dengan jumlah wilayah adat di Papua.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

14 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

22 hari lalu

Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

PPATK memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Uang sebesar Rp 61 miliar disebut berasal dari Dana Otsus Papua dan setoran sejumlah bupati.


Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

22 hari lalu

Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

Lukas Enembe disebut mengantongi izin berobat ke luar negeri sebelum keluarnya permohnan cekal dari KPK.