Menkes Nila: JKN dan Lansia Jadi Prioritas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan, Nila Moeloek. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Kesehatan, Nila Moeloek. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kesehatan orang lanjut usia (lansia) telah menjadi prioritas pembangunan kesehatan nasional. Pernyataan ini disampaikan Nila dalam kesempatan dua roundtable discussion pada pertemuan ASEAN-Japan Health Ministers Meeting on Universal Health Coverage (UHC) and Population Ageing yang diselenggarakan di Tokyo pada 14-15 Juli 2017.

    Pada roundtable pertama mengenai achieving sustainable UHC, Nila memaparkan pengalaman Indonesia dalam penyelenggaraan JKN sejak 2014. Ia menjelaskan, Indonesia telah menargetkan JKN menjangkau seluruh rakyat Indonesia (UHC) pada 2019.

    Baca juga:
    Menteri Nila F. Moeloek Sampaikan Kemajuan JKN di Forum WHO

    Nila menyebutkan, hingga saat ini, JKN telah menjangkau 178 juta penduduk. Pemerintah, kata Nila, juga membayar penerima bantuan iuran (PBI) untuk lebih dari 95 juta rakyat miskin.

    Menurut Nila, JKN telah mengurangi pembiayaan mandiri sekitar 3,5 persen. “Pemerintah akan terus berupaya menurunkan pembiayaan mandiri tersebut sesuai dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 melalui peningkatan JKN," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Ahad, 16 Juli 2017.

    Baca pula:
    Menkes Nila Moeloek: Ada Indikasi Kecurangan di Program JKN

    Nila optimistis dengan pencapaian JKN yang saat ini didukung lebih dari 26 ribu fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia serta dukungan kebijakan, regulasi, anggaran, sumber daya manusia, serta seluruh pemangku kepentingan kesehatan nasional dan daerah.

    Saat ini, jumlah lansia di Indonesia telah meningkat menjadi sekitar 21,7 juta orang dan akan menjadi 40,9 juta pada 2030. Nila mengatakan kondisi ini memerlukan perhatian serius pemerintah dalam hal penyediaan pelayanan kesehatan bagi para lansia dan dukungan JKN.

    Pemerintah saat ini telah memiliki kebijakan dan program kesehatan lansia, antara lain rencana aksi nasional kesehatan lansia 2016-2019 dan kelompok kerja kesehatan lansia. Pemerintah juga telah mengembangkan 2.432 puskesmas ramah lansia, 76.547 unit layanan integrasi lansia di seluruh provinsi, serta klinik geriatrik di 14 rumah sakit.

    Dalam mendukung pelayanan kesehatan lansia yang terintegrasi, khususnya dalam distribusi tenaga kesehatan, pemerintah juga mengembangkan program Nusantara Sehat dan Wajib Kerja Dokter Spesialis.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga