Mengapa Telegram Disukai Teroris ? Berikut Analisis Polisi

Reporter

Pernyataan CEO Telegram, Pavel Durov, yang diakses dari channel resminya di Telegram, Ahad, 16 Juli 2017. Sumber: Telegram

TEMPO.CO, Jakarta -Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan ada sejumlah hal mengapa aplikasi Telegram disukai teroris. Domain layanan percakapan telegram sendiri diblokir pemerintah atas referensi dari Polri dan diberikan dengan sejumlah catatan.

"Apa yang kami putuskan, berbasis analisis intelijen yang cukup lama," kata Tito, Minggu 16 Juli 2017.

Menurut Tito,  hasil analisis tim kepolisian menunjukkan teroris dan kelompok radikal menggunakan aplikasi telegram karena dianggap aman dan lapang. Aman karena memiliki fitur enkripsi dan lapang bisa menampung ribuan member untuk penyebaran doktrin atau radikalisasi.

 Baca: Begini Bachrun Naim Manfaatkan Telegram untuk Merancang Teror

Fitur enkripsi itu, menurut Tito mempersulit kerja intelijen cyber Polri untuk menyadap percakapan kelompok radikal dan mengantisipasi aksi mereka. Karenanya, tindakan tegas (pemblokiran) diambil agar Telegram menyadari bahaya dari saluran percakapan kelompok radikal yang mereka tampung.

"Grup di Telegram bisa menampung hingga 10 ribu orang dan mampu menyebarkan paham-paham di sana. Akhirnya, terjadilah fenomena yg disebut lone wolf serta self radicalization yaitu radikalisasi melalui media online," ujar Kapolri.

BACA: Jokowi: Pemblokiran Telegram Sudah Lama Dipertimbangkan

Dimintai tanggapan soal pro kontra yang muncul akibat pemblokiran Telegram, Kapolri menyatakan hal itu biasa dan bisa dimaklumi. Dan, akan dibahas langkah untuk merespon pro kontra itu. "Akan kami bahas," ujarnya menegaskan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, domain Telegram diblokir oleh pemerintah Indonesia karena dianggap menampung saluran percakapan kelompok-kelompok radikal. Adapun domain Telegram diblokir per Sabtu kemarin sebagai bentuk peringatan dari Indonesia agar Telegram segera merespon hal yang dianggap Indonesia sebagai ancaman itu.

ISTMAN MP






Sidang Kasus Terorisme Farid Okbah di PN Jaktim Digelar Tertutup

1 hari lalu

Sidang Kasus Terorisme Farid Okbah di PN Jaktim Digelar Tertutup

Sidang kasus terorisme dengan tersangka Farid Okbah digelar secara tertutup. Agenda sidang pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.


Kepala BNPT Bilang Media Sosial Kerap Disalahgunakan Kelompok Teror

2 hari lalu

Kepala BNPT Bilang Media Sosial Kerap Disalahgunakan Kelompok Teror

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan keberadaan media sosial kerap disalahgunakan kelompok teror untuk menebar propaganda menciptakan perpecahan.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

5 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

5 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

6 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

6 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

6 hari lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi, menurutnya sekaligus sesuai dengan jumlah wilayah adat di Papua.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

7 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Pengamat: Bjorka Bisa Lebih dari Satu Orang

8 hari lalu

Pengamat: Bjorka Bisa Lebih dari Satu Orang

Seorang pemuda di Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peretasan Bjorka.


Pembaruan di Telegram Bisa Bikin Status Pakai Animasi Emoji

9 hari lalu

Pembaruan di Telegram Bisa Bikin Status Pakai Animasi Emoji

Sayangnya banyak pembaruan dibuat eksklusif untuk pengguna Telegram Premium alias berbayar.