Heboh Telegram, Kapolri Tito: Dari Bom Thamrin hingga Falatehan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berbicara dalam koordinasi kesiapan akhir tingkat pusat Operasi Ramadaniya 2017 di Mabes Polri, Jakarta, 12 Juni 2017. Rapat koordinasi ini membahas antisipasi pengamanan Ramadan dan jalur mudik lebaran Idul Fitri 1438 H. TEMPO/Imam Sukamto

    Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berbicara dalam koordinasi kesiapan akhir tingkat pusat Operasi Ramadaniya 2017 di Mabes Polri, Jakarta, 12 Juni 2017. Rapat koordinasi ini membahas antisipasi pengamanan Ramadan dan jalur mudik lebaran Idul Fitri 1438 H. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan aplikasi Telegram digunakan oleh banyak kelompok teroris di Indonesia.

    "Pemblokiran Telegram ini karena sistem komunikasi ini banyak digunakan oleh banyak kelompok teroris, terlihat dari kasus-kasus sebelumnya seperti kasus bom di Jalan Thamrin, Jakarta; di Medan; Bandung; dan terakhir di Falatehan. Semua berkomunikasi menggunakan aplikasi Telegram," kata Tito setelah menghadiri peresmian Akademi Bela Negara Partai NasDem di Jakarta, Ahad, 16 Juli 2017.

    Tito menyebutkan aplikasi media sosial itu digunakan banyak kelompok teroris, karena memiliki banyak fitur pendukung, di antaranya ada enkripsi sehingga sulit disadap.

    Baca:
    Telegram Diblokir atas Masukan dari Polri

    Telegram Minta Kerja Sama dengan Indonesia, Begini Respons Jokowi

    "Kedua mampu menampung anggota grup sampai 10 ribu anggota dan kemudian menyebarkan paham-paham di sana," tuturnya. Ia menyebutkan saat ini terjadi fenomena yang disebut dengan radikalisasi melalui media online atau daring, termasuk Telegram.

    "Ini lebih berbahaya karena sulit dideteksi sehingga bisa secara sporadis dan tiba-tiba meledak di sana-sini," ucapnya.

    Menurut dia, cara mencegahnya adalah dengan memperkuat deteksi media daring atau sistem siber, kemudian melakukan langkah penegakan hukum di situ.

    Simak juga: Jokowi: Pemblokiran Telegram Sudah Lama Dipertimbangkan

    "Upaya lain seperti penutupan atau mungkin kita masuk dan menyamar di jalur itu," ujarnya.

    Namun, untuk masuk dan menyamar, persoalan yang dihadapi adalah mereka tahu teknik-teknik untuk menghindar sehingga yang dilakukan adalah penutupan.

    "Memang kemudian muncul pro dan kontra. Tapi itu biasa dan saya kira lebih banyak untungnya," kata Tito terkait dengan pemblokiran Telegram yang resmi diumumkan pada Sabtu, 15 Juli 2017.

    ANTARA

    Video Terkait:
    Telegram, Aplikasi Favorit Teroris




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.