PPP Prediksi Partai Pendukung Pemerintah Loloskan Perpu Ormas  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ketua Fraksi dan Anggota DPR dari Fraksi PPP Hasrul Azwar dan Arsul Sani mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjenguk rekannya sesama Fraksi, Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, 1 Maret 2016. TEMPO/Destrianita K

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menyatakan keyakinannya bahwa partai pendukung pemerintah, kecuali Partai Amanat Nasional (PAN), akan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau Perpu Ormas.

Menurut Arsul, sebelum Perpu Ormas diumumkan, partai pendukung pemerintah, kecuali PAN yang tidak hadir, sudah diajak berdiskusi. "Kami sampai pada kesimpulan bahwa ancaman terhadap konsensus bernegara itu ada," kata Arsul di restoran Puang Oca, Jakarta Pusat, Ahad, 16 Juli 2017.

Namun, walau partai pendukung pemerintah menerima Perpu Ormas menjadi undang-undang, mereka akan memberikan catatan agar masukan dari masyarakat dapat difasilitasi di dalam pembahasan UU yang merupakan penerimaan dari perpu tersebut.

Baca :
Jokowi Mempersilakan Hizbut Tahrir Menggugat Perpu Ormas ke MK
Soal Perpu Ormas, Setya Novanto Akui Belum Dengar Ada Penolakan

"Kita dengarkan kembali concern dari masyarakat. Pak Rumadi (Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) kita dengar, Pak Ismail (juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia) juga kita dengar. Apalagi kalau akumulasi concern semakin besar," ujar Arsul.

Menurut Arsul, dalam diskusi antara pemerintah dan partai pendukung pemerintah sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa ada ancaman yang meningkat terkait dengan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. "Tentu berdasarkan data intelijen," katanya.

Selain itu, Arsul berujar, terdapat ormas yang kegiatannya tidak sejalan dengan anggaran dasar yang didaftarkan. "Ini dianggap sebagai ancaman terhadap konsensus bernegara. Tentu kami juga diperlihatkan rekaman-rekaman dan dokumen-dokumen," ujarnya.

Arsul pun menambahkan, dalam penerapan Perpu Ormas, pemerintah terikat undang-undang lain yang mengatur asas-asas pemerintahan yang baik. "Kalau menteri asal main sabet dalam mengeluarkan keputusan untuk membubarkan ormas, kalah dia kalau digugat (ke pengadilan)."

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Video Terkait:
Menteri Tjahjo Kumolo: Ormas Boleh Hidup tapi Harus Taat pada Undang-Undang








PPP Jakarta Pusat Bantah Deklarasi Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024

40 hari lalu

PPP Jakarta Pusat Bantah Deklarasi Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024

Ketua DPC PPP Jakarta Pusat Abdul Hai menyebut dukungan pada Ganjar Pranowo yang berlangsung pada Kamis, 27 Oktober dilakukan gerombolan liar


Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

26 September 2022

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

5 September 2022

Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

Arsul tidak menampik jika ada ketegangan antara Suharso Monoarfa dengan Majelis Tinggi PPP. Soal pergantian sudah dibicarakan di internal PPP.


Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

20 Agustus 2022

Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

Idham Chalid dua kali menjabat wakil perdana menteri.


Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

1 Juli 2022

Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

Dukungan PPP dikemukakan saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Pengurus Pusat PPP.


Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

27 Juni 2022

Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa mengendus keterlibatan pihak eksternal yang menunggangi demo menuntut dirinya mundur sebagai Ketua Umum PPP.


PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

13 Mei 2022

PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

PAN menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu sepakat mengedepankan kerja sama inklusif, bukan eksklusif.


Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

13 Mei 2022

Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

PAN menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu belum melakukan pembahasan soal calon presiden untuk Pilpres 2024.


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

PPP menyatakan tak menutup kemungkinan partai lain bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

PPP menyatakan belum ada pembicaraan soal calon presiden dalam Koalisi Indonesia Bersatu.