PPP Prediksi Partai Pendukung Pemerintah Loloskan Perpu Ormas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi dan Anggota DPR dari Fraksi PPP Hasrul Azwar dan Arsul Sani mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjenguk rekannya sesama Fraksi, Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, 1 Maret 2016. TEMPO/Destrianita K

    Ketua Fraksi dan Anggota DPR dari Fraksi PPP Hasrul Azwar dan Arsul Sani mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjenguk rekannya sesama Fraksi, Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, 1 Maret 2016. TEMPO/Destrianita K

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menyatakan keyakinannya bahwa partai pendukung pemerintah, kecuali Partai Amanat Nasional (PAN), akan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau Perpu Ormas.

    Menurut Arsul, sebelum Perpu Ormas diumumkan, partai pendukung pemerintah, kecuali PAN yang tidak hadir, sudah diajak berdiskusi. "Kami sampai pada kesimpulan bahwa ancaman terhadap konsensus bernegara itu ada," kata Arsul di restoran Puang Oca, Jakarta Pusat, Ahad, 16 Juli 2017.

    Namun, walau partai pendukung pemerintah menerima Perpu Ormas menjadi undang-undang, mereka akan memberikan catatan agar masukan dari masyarakat dapat difasilitasi di dalam pembahasan UU yang merupakan penerimaan dari perpu tersebut.

    Baca :
    Jokowi Mempersilakan Hizbut Tahrir Menggugat Perpu Ormas ke MK
    Soal Perpu Ormas, Setya Novanto Akui Belum Dengar Ada Penolakan

    "Kita dengarkan kembali concern dari masyarakat. Pak Rumadi (Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) kita dengar, Pak Ismail (juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia) juga kita dengar. Apalagi kalau akumulasi concern semakin besar," ujar Arsul.

    Menurut Arsul, dalam diskusi antara pemerintah dan partai pendukung pemerintah sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa ada ancaman yang meningkat terkait dengan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. "Tentu berdasarkan data intelijen," katanya.

    Selain itu, Arsul berujar, terdapat ormas yang kegiatannya tidak sejalan dengan anggaran dasar yang didaftarkan. "Ini dianggap sebagai ancaman terhadap konsensus bernegara. Tentu kami juga diperlihatkan rekaman-rekaman dan dokumen-dokumen," ujarnya.

    Arsul pun menambahkan, dalam penerapan Perpu Ormas, pemerintah terikat undang-undang lain yang mengatur asas-asas pemerintahan yang baik. "Kalau menteri asal main sabet dalam mengeluarkan keputusan untuk membubarkan ormas, kalah dia kalau digugat (ke pengadilan)."

    ANGELINA ANJAR SAWITRI

    Video Terkait:
    Menteri Tjahjo Kumolo: Ormas Boleh Hidup tapi Harus Taat pada Undang-Undang




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.