Alasan Refly Harun Sarankan DPR Menolak Perppu Tentang Ormas  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Pakar hukum tata negara Refly Harun, juru bicara HTI Ismail Yusanto, politikus PPP Arsul Sani, dan Ketua Lakpesdam NU Rumadi dalam diskusi mengenai Perppu Ormas di Restoran Puang Ocha, Jakarta, 16 Juli 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Menurut dia, Perppu ini melanggar hak asasi manusia.

"Perppu ini anti demokrasi, anti konstitusi, dan anti HAM. Perppu ini melanggar kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk asas praduga tak bersalah," ujar Refly dalam diskusi mengenai Perppu Ormas di Restoran Puang Oca, Jakarta, Ahad, 16 Juli 2017.

Baca :
DPR Memproses Perppu Ormas yang Diajukan Pemerintah
Jokowi Mempersilakan Hizbut Tahrir Menggugat Perpu Ormas ke MK

Menurut Refly, pemerintah bisa menerapkan dua cara untuk mengatur ormas. Pertama, pembubaran ormas mesti melalui beberapa tahap, mulai dari pembinaan, peringatan, penghentian kegiatan, hingga pembubaran. "Kalau dirasakan terlalu panjang, dipersingkat," tuturnya.

Dalam aturan yang ada, pengadilan memang diberi waktu 60 hari untuk memberikan putusan. Namun, proses di Mahkamah Agung tidak memiliki batasan. "Sehingga MA bisa lama-lama saja. Karena itu, di MA bisa diberi batasan 30 hari sehingga ada kepastian," katanya.

Adapun cara kedua, menurut Refly, pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu ketika negara dianggap dalam keadaan darurat. "Ketika keadaan darurat sudah berlalu, ormas dipersilahkan menggugat ke pengadilan," ujarnya.

Simak pula :
Soal Perppu Ormas, Setya Novanto Akui Belum Dengar Ada Penolakan

Pada 12 Juli 2017, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) diterbitkan. Terbitnya Perppu ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu pihak yang menentang Perppu Ormas adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Senin besok, menurut juru bicara HTI Ismail Yusanto, organisasinya bersama 16 ormas lain akan melayangkan judicial review terhadap Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Video Terkait:
Menteri Tjahjo Kumolo: Ormas Boleh Hidup tapi Harus Taat pada Undang-Undang








Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

4 jam lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

21 jam lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

1 hari lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

2 hari lalu

Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

Bung Karno merupakan kepala negara/pemerintahan yang paling sering datang ke Phnom Penh.


Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

2 hari lalu

Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

Komisi Hukum dan Kemenkumham merampungkan pembahasan RKUHP di tingkat I. Rancangan segera dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

2 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

3 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

3 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

3 hari lalu

Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

TB Hasanuddin, memproyeksikan lima poin yang ditanyakan kepada calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.


Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

3 hari lalu

Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman berharap draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa disahkan hari ini.