Penerimaan Siswa Baru, Bupati Purwakarta Pastikan Transparansi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yang bisa menggiring anak menjadi pintar, tekun dan mandiri itu bukan karena sekolahnya yang favorit.

    Yang bisa menggiring anak menjadi pintar, tekun dan mandiri itu bukan karena sekolahnya yang favorit.

    INFO PURWAKARTA – Dalam proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPD) Tahun Ajaran 2017-2018 di Purwakarta, ada hal menarik yang terjadi. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengungkapkan bila ada orang tua murid yang meminta bantuan rekomendasinya agar bisa masuk sekolah favorit. Namun, oleh bupati yang akrab diapa Kang Dedi ini semua permintaan tersebut ditolak tanpa pandang bulu.

    Penolakan ini juga diterima oleh salah satu ajudannya yang bernama Hendra. Anak Hendra gagal diterima di sekolah favorit SMPN 3 Purwakarta karena nilai yang tidak memenuhi syarat. “Passing grade nilai anaknya tidak cukup untuk masuk SMP yang dia mau. Tidak boleh kan dipaksakan, harus ikuti aturan yang ada. Meskipun ajudan, saya tolak. Saya ingin semua berjalan obyektif,” tutur Kang Dedi.

    Meski menolak permintaan rekomendasi Hendra, Bupati Dedi memberikan saran agar mendaftarkan anaknya ke sekolah yang sesuai dengan persyaratan passing grade nilai yang dimiliki. “Hilangkan itu dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit. Tidak bagus untuk mendidik anak,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa yang bisa menggiring anak menjadi pintar, tekun dan mandiri itu bukan karena sekolahnya yang favorit tetapi kegigihan dan kesungguhan anak . Ia menjelaskan bahwa dirinya yang berbekal pendidikan di sekolah yang biasa-biasa saja bisa menjadi bupati. “Sekolah SD saya di Sukadaya, SMP di SMPN Kalijati, SMA di SMAN Purwadadi. Semuanya di Subang dan kuliahnya di STH Purnawarman Purwakarta,” ujar Kang Dedi.

    Penolakan-penolakan ini dilakukan karena Kang Dedi tidak mau mau akibat kekuasaan yang dimilikinya, PPDB di Purwakarta tidak berjalan dengan transparan, adil, dan bebas dari praktik backing-backingan. Dedi Mulyadi pun meminta masyarakat yang mengetahui ada praktik menyalahi aturan PPDB segera melaporkan kepadanya melalui sambungan SMS Center yang terkoneksi dengan gawai miliknya. “Nomornya 08121297775,” jelasnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.