Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jimly Asshiddiqie Sarankan Pemerintah Bangun Dialog Perppu Ormas

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mendorong agar pemerintah mengadakan dialog formal terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat atau Perppu Ormas. Menurut dia, dialog itu perlu dilakukan untuk menangkal berbagai persepsi negatif tentang pemerintah, khususnya dari media sosial.

"Supaya persepsi mengenai Perppu Ormas tak melebar dan latar belakangnya bukan didasarkan kebencian pada satu kelompok tapi tujuan mulia," ujar Jimly seusai menjadi pembicara diskusi publik Populi Center di Menteng, Jakarta, Sabtu, 15 Juli 2017.

Baca: Urgensi Perppu Ormas Menurut Menteri Kominfo Rudiantara

Menurut Jimly, dialog terbuka juga akan memberikan kesempatan berpendapat bagi mereka yang menolak Perppu tersebut dan ingin tetap berpegang pada aturan Ormas sebelumnya UU 17/2013. "Tetap beri ruang pada mereka yang tak setuju untuk melakukan perlawanan hukum."

Pihak yang dirugikan, menurut Jimly, adalah ormas yang terancam dibubarkan setelah perppu diberlakukan pada 10 Juli lalu.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kini menjadi salah satu ormas yang dibidik pemerintah karena aktivitasnya yang terindikasi bertentangan dengan dasar negara. "HTI harus dipahami tetap punya hak membela diri, melawan keputusan yang dinilai semena-mena menurut persepsi ormasnya. Mereka bisa melakukan pemberatan ke pengadilan hukum," kata Jimly.

Baca juga: Bubarkan HTI, Pemerintah Tak Perlu Repot Terbitkan Perppu Ormas

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perppu 2/2017 bisa diuji di Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan prosedur penyusunan regulasinya. Ormas yang dibubarkan pun bisa menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Ke PTUN itu (menyoal) tindakan administrasinya. Proses politik dan apakah di masa depan itu jadi UU atau tidak (dibahas) di forum politik DPR RI," kata Jimly.

Saat mengumumkan penerbitan Perppu 2/2017 pada Rabu lalu, pemerintah sempat meminta masyarakat menerima aturan itu dengan tenang dan cermat. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menekankan bahwa penerbitan Perppu itu dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman ideologi selain Pancasila. Pembuatan Perppu pun legal dalam rangka menyelesaikan masalah hukum dalam keadaan mendesak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-VII/2009.

"Permohonan kami (pemerintah) adalah ayo masyarakat, pakar, pengamat, tokoh, mari terima ini sebagai kenyataan normatif dari pemerintah, karena hak dan kewenangannya ada," tutur Wiranto.

Wiranto pun tak ingin Perppu Ormas itu dipandang sebagai cara pemerintah mendiskreditkan ormas Islam. "Jangan sampai ada tuduhan pemikiran, prasangka bahwa Perppu akan memisahkan pemerintah dengan masyarakat Islam, dengan ormas Islam," tutur Wiranto.

YOHANES PASKALIS PAE DALE

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anatomi Pasal Nepotisme yang Menjerat Hakim MK Anwar Usman, Bisakah Berujung Pemidanaan?

35 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berbincang dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Anatomi Pasal Nepotisme yang Menjerat Hakim MK Anwar Usman, Bisakah Berujung Pemidanaan?

MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. MKMK memberikan sanksi pemberhentian dari Ketua MK


Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie Ikut Sambut Wiranto di Hambalang, Begini Kata Politikus Gerindra

2 Mei 2023

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama pimpinan Partai Gerindra menyambut kedatangan mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Mei 2023. ANTARA/M Fikri Setiawan.
Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie Ikut Sambut Wiranto di Hambalang, Begini Kata Politikus Gerindra

Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie tampak bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut Wiranto di Hambalang.


Eks Menteri Jokowi, Sudirman Said, Bicara di Forum ICMI, Yakin Desentralisasi Terbaik untuk Indonesia

11 Januari 2023

Mantan menteri ESDM Sudirman Said mendatangi rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta, 9 Januari 2018. Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PKB sepakat mengusungya bersama Ida Fauziah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Ahmad Faiz
Eks Menteri Jokowi, Sudirman Said, Bicara di Forum ICMI, Yakin Desentralisasi Terbaik untuk Indonesia

Ketua Majelis Pembangunan Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Sudirman Said, yakin desentralisme sistem terbaik buat Indonesia.


Bamsoet Ajak ICMI Tingkatkan Kualitas Kehidupan Demokrasi

29 November 2022

Bamsoet Ajak ICMI Tingkatkan Kualitas Kehidupan Demokrasi

ICMI harus mampu menjawab tiga tantangan zaman.


Bamsoet Dukung Pelaksanaan National Leadership Camp ICMI

2 November 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Pengurus Pusat ICMI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Selasa (1/11/22).
Bamsoet Dukung Pelaksanaan National Leadership Camp ICMI

National Leadership Camp ICMI diharapkan dapat membentuk kader ICMI yang berwawasan kebangsaan.


Riza Patria Ingin ICMI Fokus Ekonomi, Islam Mayoritas tapi Urusan Ekonomi Jadi Minoritas

26 September 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka Musyawarah Daerah (Musda) ICMI di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, 25 September 2022. Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Riza Patria Ingin ICMI Fokus Ekonomi, Islam Mayoritas tapi Urusan Ekonomi Jadi Minoritas

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendorong umat Islam ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjadi produsen.


Hadiri Acara ICMI, Riza Patria: BJ Habibie Penyatu Pemerintah dan Umat Islam

25 September 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka Musyawarah Daerah (Musda) ICMI di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, 25 September 2022. Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Hadiri Acara ICMI, Riza Patria: BJ Habibie Penyatu Pemerintah dan Umat Islam

Menurut Riza Patria, BJ Habibie berhasil mengubah paradigma umat Islam dan menghilangkan kerenggangan antara pemerintah dan umat Islam


Wagub DKI Riza Patria Imbau Umat Islam Tak Mudah Terprovokasi

25 September 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka Musyawarah Daerah (Musda) ICMI di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, 25 September 2022. Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Wagub DKI Riza Patria Imbau Umat Islam Tak Mudah Terprovokasi

"Umat Islam sebagai mayoritas jangan gampang terprovokasi. Kami harus sejuk damai, mengalah, dan mau kompromi," kata Wagub DKI Riza Patria


Bamsoet: ICMI Harus Menjadi 'Garam' Bukan 'Gincu'

2 Juni 2022

Bamsoet: ICMI Harus Menjadi 'Garam' Bukan 'Gincu'

Selain sebagai wadah pemersatu, ICMI juga harus mampu menjadi tempat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa


Wali Kota Bandung Meninggal, Riza Patria: Itu Pertemuan Terakhir Kami

10 Desember 2021

Wali Kota Bandung Oded M Danial dikabarkan meninggal dunia pada Jumat, 10 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB ini. Oded sebelumnya mendadak tidak sadarkan diri sebelum menjalani salat Jumat. Instagram
Wali Kota Bandung Meninggal, Riza Patria: Itu Pertemuan Terakhir Kami

Wagub DKI Riza Patria sempat menyambangi rumah dinas Wali Kota Bandung Oded M Danial pada pekan lalu.