Legislator PAN Soroti Penghapusan Pengadilan dalam Perppu Ormas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yandri Susanto. dok.TEMPO

    Yandri Susanto. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Yandri Susanto mempertanyakan penghapusan mekanisme pengadilan untuk membubarkan suatu organisasi massa, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau Perppu Ormas. Menurut dia, aturan ini dapat melemahkan keadilan.

    "Jadi penilaiannya cukup tafsir tunggal dari mereka (pemerintah saja). Ini yang berbahaya. Pro kontranya sangat tinggi," kata Yandri dalam diskusi soal Perppu Ormas yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Juli 2017.

    Baca juga: Jokowi Teken Perppu Ormas, HTI Akan Gelar Demonstrasi

    Politikus Partai Amanat Nasional mengatakan pengambilan keputusan melanggar atau tidaknya suatu ormas seharusnya tidak hanya ditentukan pemerintah. Dengan adanya penghapusan mekanisme penngadilan ini, Yandri mengkhawatirkan pemerintah menjadi

    Ketua Umum Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto mengatakan penghapusan mekanisme itu dikhawatirkan membuat ormas yang dituduh melanggar, tak bisa membela diri.  "Pemerintah boleh menuduh, tapi ormas juga boleh menolak tuduhan itu. Di mana pembuktiannya, ya pengadilan. Jadi kalau tak ada pengadilan akan terjadi tuduhan sepihak saja," kata Ismail dalam disuksi tersebut.

    Pemerintah belum gamblang menentukan ormas mana yang akan ditertibkan lewat penerbitan Perppu Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 lalu itu. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanana Wiranto tak sedikitpun menyebut nama HTI saat mengumumkan penerbitan Perppu No 2/2017 di kantornya, Rabu siang.

    Wiranto berharap DPR tak bersilang pendapat dengan pemerintah soal Perppu Ormas. "Harapan kami, DPR sejalan dengan kami, tanpa ada interest (kepentingan) politik, karena semua mengacu pada kepentingan nasional," ujarnya.

    EGI ADYATAMA | YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.