Pansus Hak Angket KPK Didukung JIN  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket KPK bersama Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra dan Zain Badjeber di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, 10 Juli 2017. Dua pakar tersebut dimintai pandangan terkait keberadaan angket dalam hukum tata negara, posisi angket dalam fungsi pengawasan terhadap KPK dan kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Suasana rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket KPK bersama Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra dan Zain Badjeber di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, 10 Juli 2017. Dua pakar tersebut dimintai pandangan terkait keberadaan angket dalam hukum tata negara, posisi angket dalam fungsi pengawasan terhadap KPK dan kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansus Hak Angket KPK mendapatkan dukungan dari Jaringan Islam Nusantara (JIN). Ketua Umum JIN Razikin Juraid mengatakan pihaknya muak dengan mobilisasi opini massa yang dilakukan KPK.

    Mobilisasi ini, kata dia, menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat bahkan di antara para akademisi. "Tapi kami tidak ingin masuk ke dalam yang kontra itu, kami paham Pansus Hak Angket KPK berdasarkan UU MD3 adalah hak bagi DPR," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017.

    Baca juga: Pansus Hak Angket Terima Petisi Penolakan dari Masyarakat  

    Menurut dia, KPK seharusnya mengedapankan aspek pencegahan daripada penindakan. Penindakan yang dilakukan KPK, dianggap melahirkan efek negatif pada beberapa hal. "Misalnya ada opini yang masif dibangun bahwa pansus dianggap ilegal oleh sebagian orang," kata dia.

    JIN meminta pansus tegas terhadap KPK bila lembaga antirasuah itu enggan hadir dalam rapat pansus. "Kami merekomendasikan pansus untuk mengambil tindakan hukum," ucapnya.

    JIN juga menyarankan agar dibentuk Dewan Pengawas KPK. Sebab, kewenangannya terlalu besar dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.

    Selain itu, JIN beranggapan standar prosedur KPK dalam menjalankan tugas belum jelas. KPK bisa menggunakan prosedur standar yang dibuatnya sendiri.

    Sebelumnya, Mahfud Md. menjadi satu di antara 135 pakar hukum tata negara yang menyatakan pembentukan Pansus Hak Angket KPK cacat hukum. Menurut dia, KPK bukan eksekutif, sehingga tak layak DPR menggunakan hak penyelidikan terhadap KPK yang dinilainya bagian dari yudikatif.

    Selain itu, tiga hari lalu, salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nadhatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungannya kepada KPK terkait tekanan dari Pansus Hak Angket KPK. Ketua PBNU, Said Aqil Siradj, mengatakan dukungan ini bukan hanya sebatas ucapan saja, melainkan juga berupa tindakan.

    AHMAD FAIZ

    Video Terkait:
    Pansus Hak Angket Sambangi Jaksa Agung, Ini Kata Fahri Hamzah




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.