Kasus Suap BPK, Menteri Desa Bantah untuk Mendapatkan WTP

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) bersama Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 1 Februari 2017. Selain untuk berkoordinasi, pertemuan tersebut juga meminta KPK untuk melakukan pengawalan terkait penyaluran dan penggunaan dana desa di tahun 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo membantah bahwa suap BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi kementeriannya. Menteri Eko, hari ini, Jumat, 14 Juli 2017, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dugaan suap Auditor Utama BPK RI Rochmadi Saptogiri.

“Enggak ada (permintaan untuk mendapatkan status WTP),” kata Eko Putro Sandjojo seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 14 Juli 2017.

Baca juga: Menteri Desa Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap BPK

Ia menjelaskan untuk mendapatkan status WTP, kementeriannya tidak memerlukan suap-menyuap. Sebabnya, kata Eko, kementeriannya tengah dibantu oleh KPK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk memperbaiki administasi kementeriannya.

Karena itulah, Menteri Eko menganggap wajar jika audit yang dilakukan BPK menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan kementeriannya mendapatkan predikat B (Baik) dari Kementerian PAN-RB. “Kita lihat penilaian dari Kemen-PAN, yang tadinya CC sekarang sudah B. Penyerapan anggaran naik dari 69 persen menjadi 94 persen,” kata dia.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito diduga memberi suap kepada Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan Rochmadi Saptogiri untuk mengubah status laporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Desa.

Simak pula: Kasus Suap Pejabat BPK, KPK Periksa Tiga Saksi

Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo diduga memberikan suap Rp 240 juta kepada Rochmadi dan auditor BPK lainnya Ali Sadli. Di ruangan Rochmadi juga ditemukan uang Rp 1,145 miliar dan US$ 3.000 dolar. KPK pun telah menetapkan lima pejabat kementerian dalam dugaan suap ini.

ARKHELAUS W






KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

6 jam lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

1 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

3 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

4 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

4 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

4 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

4 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

5 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

5 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.