NasDem Minta Partai yang Tak Mendukung Program Pemerintah Keluar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, bersiap membacakan surat usulan pengajuan hak angket KPK dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 April 2017. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, bersiap membacakan surat usulan pengajuan hak angket KPK dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 April 2017. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem Taufiqulhadi mengatakan partai yang tidak loyal lagi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebaiknya keluar dari koalisi. Menurut dia, partai yang bergabung dengan koalisi tapi tidak mendukung program-program pemerintah tipikal partai yang hanya meminta haknya tapi melupakan kewajibannya.

    "Kalau memang tidak nyaman di dalam koalisi karena ada banyak permintaan dan untuk mendapatkan hak saja tapi tidak mau kewajiban, lebih baik mengundurkan diri saja," kata politikus NasDem,yang juga anggota DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017.

    Berita lain: Fraksi NasDem Tolak E-Voting dalam Pemilu 2019, Ini Alasannya

    Kritik terhadap partai yang tidak penuh mendukung pemerintahan sebelumnya datang dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ia membenarkan partai pengusung pemerintah saat ini sedang tidak solid.

    Salah satu partai pendukung yang terindikasi kerap berseberangan dengan pemerintah adalah Partai Amanat Nasional. PAN berbeda sikap dengan partai lain dalam pilkada DKI Jakarta 2017 dengan mendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sedangkan partai koalisi lainnya kompak mendukung Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

    Selain itu, saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), PAN menyatakan menolak. Mereka menilai Perpu ini tidak tepat dikeluarkan karena tidak ada situasi yang gawat dan memaksa pemerintah menerbitkannya.

    Menurut Taufiqulhadi, partai-partai pendukung pemerintah seharusnya memiliki komitmen untuk membangun koalisi dan mendukung program-program yang dijalankan pemerintah. "(Karena) kewajiban buat kami adalah menyukseskan pemerintahan sekarang, (jadi) kami bentuk koalisi," tuturnya.

    Ia memahami partai-partai yang masuk ke koalisi tidak semuanya mendukung Jokowi-JK sejak awal. Ada beberapa partai yang baru bergabung belakangan. Namun, bila telah bergabung, seharusnya mereka ikut serta menyukseskan pemerintahan saat ini.

    Taufiqulhadi mencontohkan partainya yang ingin menyukseskan pemerintahan saat ini agar menjadi lebih baik dan bisa berlanjut ke periode kedua. Contohnya, bila pemerintah memiliki rencana, NasDem akan selalu mendukung.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.