Menteri Desa Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap BPK

Reporter

Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memberi keterangan kepada awak media terkait operasi tangkap tangan oleh KPK, Sabtu, 27 Mei 2017. MARIA FRANSISCA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kementerian Desa tahun 2016. Eko mengaku menerima panggilan KPK untuk perkara suap BPK sejak pekan lalu.

"Saya memenuhi panggilan KPK, dipanggil minggu lalu. Undangannya untuk menjadi saksi dalam kasus OTT (operasi tangkap tangan) yang terjadi di Kementerian Desa, nanti akan saya sampaikan," kata Eko saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017.

Baca: Menteri Desa Persilakan BPK Audit Ulang Kementeriannya

Menteri Desa diperiksa untuk auditor utama BPK, Rochmadi Saptogiri. Selain memanggil Eko, KPK memeriksa dua tersangka dalam kasus ini, yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo.

"Kami menyayangkan (perkara ini) tidak sepatutnya terjadi. Kami mengadakan perubahan besar-besaran di kementerian kami. Semua eselon 1 dan 2 sedang dalam proses review supaya kepatuhan itu bisa diperbaiki. Penyerapan anggaran kami juga sudah naik dari 69 persen ke 94 persen tahun lalu. Jadi, dari rangking ke-78 menjadi ke-15, kemudian banyak yang kami lakukan, seperti perbaikan tunjangan kinerja naik dari 47 persen ke 70 persen," ujarnya.

Ia pun mengaku sudah membentuk satuan tugas dengan mengangkat mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Riyanto, sebagai Ketua Satgas Desa. "Saya angkat Pak Bibit Samad Riyanto, mantan pimpinan KPK, dan anggota-anggotanya bekas anggota KPK, ada jenderal polisi, ada jenderal TNI, ada inspektur jenderal dari kementerian lain saya masukkan ke Satgas. Kerjanya sudah mulai aktif," tuturnya.

Simak pula: Menteri Desa Optimistis Kementeriannya Raih WTP tanpa Suap BPK

Dalam OTT pada 26 Mei lalu, KPK menangkap auditor utama BPK, Rochmadi, dan Irjen Kementerian Desa Sugito. KPK menyita Rp 40 juta sebagai bagian komitmen suap Rp 240 juta untuk mendapatkan opini WTP terhadap anggaran Kementerian Desa tahun 2016.

Di ruangan Rochmadi juga ditemukan uang Rp 1,145 miliar dan US$ 3.000, yang belum diketahui kaitannya dengan kasus tersebut.

Dalam perkara suap BPK ini, KPK menetapkan empat orang tersangka. Dua anak buah Menteri Desa Eko, yaitu Irjen Kementerian Desa Sugito dan pejabat eselon 3 Kementerian Desa Jarot, Budi Prabowo, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Sedangkan tersangka penerima suap adalah auditor utama keuangan negara III BPK, Rochmadi, yang merupakan pejabat eselon 1 dan auditor BPK, Ali Sadli.

ANTARA






Kementerian Desa PDTT Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, Cek Syaratnya

5 jam lalu

Kementerian Desa PDTT Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, Cek Syaratnya

Informasi lowongan kerja disiarkan melalui situs resmi Kementerian Desa PDTT dan telah merujuk pada surat bernomor 1779/SDM.00.03/IX/2022.


Kuasa Hukum Ade Yasin Sebut Bupati Bogor Nonaktif Itu Korban Konspirasi

10 hari lalu

Kuasa Hukum Ade Yasin Sebut Bupati Bogor Nonaktif Itu Korban Konspirasi

Penasehat hukum Ade Yasin minta hakim memerintahkan KPK mengembalikan barang bukti berupa ponsel, dan satu amplop berisi uang 2.770 dolar AS.


Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

10 hari lalu

Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengikuti sidang secara online dari Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung.


Menjelang Sidang Pleidoi Ade Yasin, MUI 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Gelar Istighosah

11 hari lalu

Menjelang Sidang Pleidoi Ade Yasin, MUI 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Gelar Istighosah

Istighosah serentak mendoakan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin itu diadakan di 40 kecamatan selama 4 hari berturut-turut.


Lantai 4 Gedung Kementerian Desa Kebakaran, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan

14 hari lalu

Lantai 4 Gedung Kementerian Desa Kebakaran, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan

16 unit mobil pemadam dan 72 personel Damkar diturunkan untuk memadamkan kebakaran di lantai empat gedung Kemendes PDTT tersebut.


Saksi Sebut Ade Yasin Gelar Rapat Soal Suap Untuk BPK, Ini Reaksi Kuasa Hukum

57 hari lalu

Saksi Sebut Ade Yasin Gelar Rapat Soal Suap Untuk BPK, Ini Reaksi Kuasa Hukum

Salah satu ASN Kabupaten Bogor mengaku hadir dalam rapat pengkondisian pemberian suap terhadap pegawai BPK yang dipimpin oleh Ade Yasin.


Eksepsi Ade Yasin Ditolak, Kabupaten Bogor Terima Opini WDP Atas Laporan Keuangan 2021

58 hari lalu

Eksepsi Ade Yasin Ditolak, Kabupaten Bogor Terima Opini WDP Atas Laporan Keuangan 2021

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin terjerat kasus dugaan suap BPK karena ingin memperbaiki opini atas laporan keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2021.


Ade Yasin Optimistis Bisa Buktikan Tak Terlibat Suap Auditor BPK

59 hari lalu

Ade Yasin Optimistis Bisa Buktikan Tak Terlibat Suap Auditor BPK

Dinalara juga mengaku heran karena KPK melakukan penjemputan Ade Yasin sebagai saksi pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.


Menjelang Sidang Putusan Sela Ade Yasin Hari Ini, Ulama Kabupaten Bogor Gelar Doa Bersama

59 hari lalu

Menjelang Sidang Putusan Sela Ade Yasin Hari Ini, Ulama Kabupaten Bogor Gelar Doa Bersama

Para ulama kompak menggelar doa bersama di berbagai wilayah Kabupaten Bogor bagi Ade Yasin, yang terjerat kasus dugaan suap BPK.


Sidang Eksepsi, Kuasa Hukum: KPK Seret Ade Yasin Tanpa Bukti

20 Juli 2022

Sidang Eksepsi, Kuasa Hukum: KPK Seret Ade Yasin Tanpa Bukti

Kuasa hukum Ade Yasin mengatakan, KPK menyeret kliennya ke kasus suap BPK perwakilan Jawab Barat tanpa melengkapi alat bukti.