Perppu Ormas, Mantan Ketua MK Sarankan Pemerintah dan HTI Dialog

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan peserta aksi yang tergabung Gerakan mahasiswa Pembebasan melakukan demo menentang penetapan Perpu tentang pembubaran ormas di Bundaran Patung Kuda Jakarta, 12 Juli 2017. Dalam aksinya mereka menolak pembubaran ormas islam seperti HTI. TEMPO/Amston Probel

    Puluhan peserta aksi yang tergabung Gerakan mahasiswa Pembebasan melakukan demo menentang penetapan Perpu tentang pembubaran ormas di Bundaran Patung Kuda Jakarta, 12 Juli 2017. Dalam aksinya mereka menolak pembubaran ormas islam seperti HTI. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa melawan pemerintah atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

    Menurut dia, upaya perlawanan itu bisa dilakukan lewat jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi atau pengadilan. "Jangan salah paham. Apa pun tindakan pemerintah bisa dilawan lewat jalur hukum," kata Jimly di Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.

    Baca: Jokowi Teken Perppu Ormas, HTI Akan Gelar Demonstrasi

    Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu menilai pilihan pemerintah mengeluarkan Perppu karena tidak ingin menghadapi proses persidangan yang lama. Namun dengan keluarnya Perppu, lanjut Jimly, malah membuat posisi pemerintah saling berhadapan dengan HTI. "Secara politik tidak baik bagi pemerintah," ucapnya.

    Namun karena Perppu sudah terbit, Jimly berharap kepada pemerintah agar membuka ruang dialog bagi Ormas, khususnya HTI. Ia berpandangan tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan hukum. "Anggota HTI ajak dialog. Kalau terlalu frontal tidak sehat juga," sebutnya. 



    Kemarin, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Perppu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 itu untuk mengantisipasi kegiatan Ormas yang dinilai mengancam eksistensi bangsa dan menimbulkan konflik.

    Menkopolhukam Wiranto menyatakan UU No.17 Tahun 2013 dianggap tak relevan sebagai upaya mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


    ADITYA BUDIMAN 

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.