Ma'ruf Amin: Indonesia Bukan Negara Islam dan Negara Kafir  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin saat menyampaikan keterangan terkait penetapan hasil Sidang Isbat Hari Raya Idul Fitri 1438 H di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, 24 Juni 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin saat menyampaikan keterangan terkait penetapan hasil Sidang Isbat Hari Raya Idul Fitri 1438 H di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, 24 Juni 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia adalah negara perjanjian. Karena itu, hubungan antar-umat beragama harus bersifat mu'ahadah atau saling berjanji untuk hidup berdampingan secara damai.

    "Bagi perspektif Islam, negara ini bukanlah negara Islam (Darul Islam), negara kafir (Darul Kufri), atau negara perang (Darul Harbi), tapi negara perjanjian (Darul Ahdi)," katanya saat mendeklarasikan Majelis Dzikir Hubbul Wathon dalam acara Halaqah Nasional Alim Ulama di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.

    Baca juga: Ma'ruf Amin Dikukuhkan sebagai Guru Besar, Jokowi Beri Selamat

    Menurut Ma'ruf Amin, umat Islam dan nonmuslim di Indonesia harus saling mencintai, menyayangi, dan tolong-menolong. "Kata Imam Ghazali, negara terbentuk karena adanya saling bergantung dan membutuhkan (ta'awun dan tanashur)," ucapnya.

    Kehidupan masyarakat Indonesia, kata Ma'ruf, harus seperti sebuah bangunan yang satu sama lain saling menopang. "Dengan demikian, terjadilah Indonesia yang kondusif dan utuh, yang saling menyayangi," ujarnya.

    Namun keutuhan ini terganggu saat muncul kelompok yang tidak atau kurang memiliki komitmen kebangsaan. Kelompok ini ingin memisahkan diri (separatisme), memaksakan mengubah negara (radikalisme), dan intoleran. Menurut Ma'ruf, dalam Islam, mereka termasuk fanatisme dan ego kelompok. "Yang benar kelompoknya saja, yang masuk surga kelompoknya saja, sedangkan yang lain kafir. Makanya disebut kelompok takfiri," tuturnya.

    Simak pula: MUI Keluarkan Fatwa Beraktivitas di Media Sosial, Begini Isinya

    Ia mengajak ulama dan pemerintah (umara) mengambil inisiatif untuk merekatkan kembali masyarakat saat persatuan dan kesatuan bangsa tengah diuji. Sebab, hal ini menjadi tanggung jawab bersama. Persatuan dapat dieratkan kembali lewat pranata kenegaraan, kemasyarakatan, dan keagamaan. "Bagi ulama, NKRI harga mati, Pancasila adalah final. Karena itu harus dijaga," katanya.

    Ma'ruf Amin berharap Majelis Dzikir Hubbul Wathon dapat menjadi tempat kolaborasi ulama dan umara untuk menjaga keutuhan bangsa. "Upayanya lewat dua hal, yaitu dialog kebangsaan dan zikir serta doa dan istigasah," kata Rais Aam PBNU ini.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.